{"id":31568,"date":"2018-01-26T11:45:22","date_gmt":"2018-01-26T04:45:22","guid":{"rendered":"https:\/\/kastara.id\/?p=31568"},"modified":"2018-01-26T21:28:43","modified_gmt":"2018-01-26T14:28:43","slug":"perwira-polri-dan-tni-jadi-penjabat-gubernur-pertimbangkan-kondisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kastara.id\/26\/01\/2018\/perwira-polri-dan-tni-jadi-penjabat-gubernur-pertimbangkan-kondisi\/","title":{"rendered":"Perwira Polri dan TNI Jadi Penjabat Gubernur Pertimbangkan Kondisi"},"content":{"rendered":"
Kastara.id, Jakarta – Pengisian Penjabat Gubernur oleh perwira TNI dan Polri tidak menjadi masalah, karena mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.<\/p>\n
“Tahun lalu dalam Pilkada 2017, saya minta polisi juga dikasih Irjen Carlo Tewu,\u00a0enggak a<\/em>da masalah. Dari TNI ada Dirjen Polpum, Pak Soedarmo. Pak Darmo saja di Aceh enggak <\/em>ada masalah.\u00a0Kan<\/em>\u00a0tidak mungkin semua eselon I Kementerian Dalam Negeri dilepas semua ke 17 provinsi,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Jumat (26\/1).<\/p>\n Mendagri menegaskan, jika Sekretaris Daerah (Sekda) yang mengisi jabatan tersebut, nanti akan muncul tudingan bisa menggerakkan Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk mendukung calon tertentu.<\/p>\n “Kalau semua dilepas, kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan Menteri Polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen atau eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan,” paparnya.<\/p>\n