Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menilai gagasan untuk mengundang maskapai asing bersaing dalam industri penerbangan domestik sebagai salah satu solusi menurunkan tarif tiket pesawat, ditengarai tidak akan efektif.\u00a0Selain itu kehadiran maskapai asing bertentangan dengan prinsip penerbangan internasional.<\/p>\n
“Harus diingat juga bahwa kita menganut asas cabotage, di mana wilayah domestik harus dilayani\u00a0airline<\/em>\u00a0dalam negeri,” papar Bambang\u00a0di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12\/6).<\/p>\n Bambang menuturkan, Indonesia menganut prinsip\u00a0cabotage\u00a0<\/em>yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang bertujuan menjaga kedaulatan negara. Asas\u00a0cabotage<\/em>\u00a0ini disepakati dunia dan tertulis dalam Konvensi Chicago 1944, yaitu negara berhak membatasi maskapai asing melayani penerbangan domestiknya. Asas ini pun telah diterapkan di banyak negara.<\/p>\n “Kita sudah ada Air Asia sebagai\u00a0airline<\/em>\u00a0asing, sekiranya ini cukup karena\u00a0airline<\/em>\u00a0domestik masih\u00a0over supply\u00a0<\/em>jika semua armadanya dijalankan dengan baik,” paparnya.\u00a0Di sisi lain, eksistensi maskapai asing dalam jangka panjang akan mematikan maskapai lokal. Jika ingin melindungi industri penerbangan nasional, sebaiknya pemerintah menetapkan standarisasi tarif tiket pesawat.<\/p>\n Ia melanjutkan, selama ini maskapai penerbangan nasional menggunakan tarif batas bawah atau perang tarif untuk menggaet konsumen. Akibatnya, maskapai merugi dan akhirnya kembali menggunakan tarif batas mereka.<\/p>\n “Nah, ini yang harusnya dikendalikan oleh pemerintah. Sampai saat ini belum pernah disajikan harga normal atau standarisasi tarif tiket berdasarkan hitungan komponen biaya,\u00a0fix<\/em>\u00a0maupun\u00a0variable cost<\/em>\u00a0dengan komposisi yang tepat,” jelasnya.<\/p>\n Dibanding menggaet maskapai asing, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif atau mengurangi\u00a0 komponen harga seperti jasa kebandaraudaraan kepada maskapai nasional, termasuk maskapai\u00a0Low-Cost Carrier (LCC)<\/em>. Pasalnya, LCC masih dibebankan biaya kebandaraudaraan yang sama dengan pesawat\u00a0full service<\/em>.<\/p>\n “Agar\u00a0airline<\/em>\u00a0kita sehat, perbandingan\u00a0supply and demand<\/em>\u00a0juga harus seimbang, jika\u00a0supply<\/em>\u00a0berlebih maka maskapai akan banting harga dan itu tidak akan sehat. Karenanya jumlah armada harus dikendalikan pemerintah sebagai regulator, bukannya dilepas ke mekanisme pasar,” imbuhnya.<\/p>\n Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido menilai masuknya maskapai asing ke dalam negeri akan membawa angin segar bagi masyarakat sebagai konsumen. Sebab akan\u00a0 menyeimbangkan kondisi pasar saat ini.\u00a0“Mereka (maskapai nasional dan asing) akan bersama-sama berkompetisi untuk mencari pasar,” ungkap Rendy.<\/p>\n Ia menambahkan,\u00a0tak sedikit maskapai asing menargetkan LCC dan berhasil di negara lain, serta mampu mempertahankan eksistensinya dengan harga LCC. “Jadi kalau mereka masuk, saya yakin kompetisi itu akan berjalan. Cuma memang perlu diperhatikan jangan sampai kehadiran mereka untuk memata-matai atau mengambil peta Indonesia, itu yang berbahaya. Tetapi pemerintah juga tidak bodoh, nanti operasionalnya tetap bisa dilakukan oleh orang Indonesia,” jelasnya.<\/p>\n Ditambahkan Rendy, selama industri penerbangan masih cenderung duopoli, maka kedua pihak bisa bermain mata untuk menentukan tarif.\u00a0“Seharusnya pemerintah dari awal memperhatikan tarif-tarif ini. Ketika maskapai Lion Air memprogramkan LCC, harus diawasi agar terjadi politik dagang. Nah, ini yang terjadi selama ini, sehingga menumbangkan maskapai lain. Begitu dia kuat dia bebas menentukan tarifnya sendiri,” terangnya.<\/p>\n Seperti diketahui, pasar penerbangan domestik dikuasai oleh Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup. Garuda Indonesia membawahi Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air Group. Sedangkan Lion Group memiliki anak usaha Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air dan Malindo Air.<\/p>\n “Saya kira gagasan ini bisa mendinginkan situasi sepanjang dua raksasa ini tidak menurunkan tarif tiket, mereka juga tidak mau turun karena akan rugi. Sebenarnya jika Presiden sudah menginstruksikan turun, harusnya harga tiket turun meski BUMN itu rugi, sebab BUMN milik negara yang mana berada di bawah kewenangan pemerintah,” tandas politisi F-PDI Perjuangan ini. (rya)<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menilai gagasan untuk mengundang maskapai asing bersaing dalam industri penerbangan domestik sebagai salah satu solusi menurunkan tarif tiket pesawat, ditengarai tidak akan efektif.\u00a0Selain itu kehadiran maskapai asing bertentangan dengan prinsip penerbangan internasional. “Harus diingat juga bahwa kita menganut asas cabotage, di mana wilayah domestik harus […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":41130,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3,4,5],"tags":[3682,16481],"yoast_head":"\n