Kastara.ID, Jakarta – Kebijakan Zonasi Sekolah merupakan program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan anak bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.<\/p>\n
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB\u20199) yang mengangkat tema \u201cDi Balik Kebijakan Zonasi\u201d di Aula Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta (1\/7).\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cFMB\u20199 ini merupakan program Kemkominfo untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah yang sedang hangat di masyarakat. Saat ini, masalah zonasi sekolah ini sudah menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat,\u201d jelas Niken.<\/p>\n Sekjen Kemkominfo Niken Widiastuti menjelaskan, program zonasi ini merupakan pengembangan dari program rayonisasi sekolah yang sudah berlangsung sejak lama.\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cSelain meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu tujuan dari zonasi ini adalah agar jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggalnya ke sekolah tidak terlalu jauh,\u201d ulas Niken.<\/p>\n Dari kebijakan baru di zonasi ini, lanjut Sekjen Kemkominfo, sudah tentu ada hal-hal baru menuju ke arah perbaikan dibanding kebijakan sebelumnya. \u201cSehingga memang dibutuhkan sosialisasi yang maksimal oleh pemerintah terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam program zonasi ini,\u201d pungkas Niken.\u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n Perlu Dukungan Semua Pihak<\/strong><\/p>\n Penerapan kebijakan zonasi memerlukan kolaborasi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan sistem zonasi yang maksimal demi mencapai pemerataan kualitas pendidikan di tanah air. Itulah sebabnya, segera diterbitkan peraturan presiden (perpres) untuk mendukung pelaksanaan sistem zonasi pendidikan.\u00a0<\/span><\/p>\n Sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang, perpres itu juga akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Yakni, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, KemenpanRB.\u00a0<\/span><\/p>\n Dalam perbantuan integrasi mendukung sistem zonasi itu, Chatarina menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan. Kemudian, sambung dia, Kementerian Agama\u00a0<\/span>memastikan satuan pendidikan forml dan nonforma yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam\u00a0<\/span>zonasi pendidikan.\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cKemenristekdikti menyingkronkan lembaga pendidikan-tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional,\u201d tuturnya.<\/p>\n Lalu, kata dia, KemenPUPR berperan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis zonasi. Kemenkeu, menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan. Sedangkan Bappenas, tambah dia, menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidan pendidikan sesuai zonasi pendidikan.\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cDan Kementerian PANRB melakukan pengendalian atas formasi guru,\u201d tuturnya.<\/p>\n Manfaat Zonasi Pendidikan<\/strong><\/p>\n Dingatkan pula oleh Chatarina, sistem zonasi pendidikan memiliki sejumlah manfaat. Yakni mendekatkan anak dengan sekolah sehingga mendukung program penguatan pendidikan karaker, sesuai yang diamanatkan Perpres 87\/2017 tentang optimalisasi tri pusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan.\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cKemudian menghilangkan label sekolah favorit dan unggulan, dan menjadikan kondisi sekolah menjadi lebih heterogen,\u201d paparnya.\u00a0<\/span><\/p>\n Lalu, Chatarina juga menegaskan, melalui zonasi juga bisa ditemukan lebih dini anak putus sekolah. Di mana kemudian didorong agar bisa kembali bersekolah, demi terwujudnya wajib belajar 12 tahun.\u00a0<\/span><\/p>\n \u201cDan yang terakhir, pemanfaatan sistem zonasi adalah mendukung pemenuhan SPM oleh pemda,\u201d tuturnya.\u00a0<\/span><\/p>\n Hadir sebagai narasumber kali ini, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nurcahya Murni, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ketifah Sjaefudian, dan Anggota Ombudsman RI Ahmad Su\u2019adi. (rya)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kastara.ID, Jakarta – Kebijakan Zonasi Sekolah merupakan program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan anak bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti saat membuka Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB\u20199) yang mengangkat tema […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":53580,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3,4],"tags":[16917,4326,13007],"yoast_head":"\n