Kastara.ID, Jakarta – Dukungan dari masyarakat untuk presiden tiga periode tampaknya hasil mobilisasi para elit. Berbagai elemen masyarakat diciptakan untuk menyuarakan presiden tiga periode.
Hal itu diungkapkan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta kepada Kastara.ID, Jumat (1/4) pagi.
Memurut Jamil, pernyataan berupa kebulatan tekad seperti itu akan terus digaungkan untuk menekan MPR melakukan amandemen UUD 1945. Kebulatan tekad itu dirancang seolah-olah murni kehendak masyarakat.
“Para elit yang berada di balik layar itu akan menggunakan suara kebulatan tekad itu sebagai dasar mendesak MPR melakulan amandemen konstitusi. MPR akan dikondisikan hingga tak berdaya sehingga tak ada dasar lagi bagi MPR menolak amandemen,” paparnya.
Pola itu sudah dirancang lama. Tahun ini akan dimaksimalkan hingga tujuan amandemen UUD 1945 dapat terwujud. Sebab, kalau tahun ini tidak berhasil, maka peluang amandemen konstitusi akan sulit terealisasi. Itu artinya, presiden tiga periode akan gagal.
Terkait hal itu, respons Presiden Jokowi memang terkesan berubah. Sebelumnya menolak keras, sekarang hanya menyatakan kita harus taat konstitusi.
“Ajakan taat konstitusi itu tentu bermakna ganda. Taat konstitusi bisa ditafsirkan yang berlaku saat ini. Kalau ini tafsirnya, maka sudah tertutup untuk presiden tiga periode,” jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini
Tetapi, taat konstitusi bisa juga ditafsirkan mengikuti setelah diamandemen. Kalau ini tafsirnya, maka pelaksanaan presiden tiga periode juga taat konstitusi.
“Karena itu, pernyataan Jokowi memberi ruang kepada elit untuk terus mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. Para elit yang ada di belakang layar akan semakin intens memobilisasi masyarakat untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945,” imbuhnya.
Upaya para elit itu harus dilawan. Semua anak bangsa yang pro demokrasi harus merapatkan barisan menolak penundaan pemilu atau presiden tiga periode.
“Mereka pantas dilawan karena pengkhianat reformasi. Mereka ini tak pantas diberi kekuasaan lebih lama lag karena akan menghalalkan semua cara. Negara dalam bahaya bila mereka terus berkuasa,” pungkas Jamil. (dwi)