Di Depan Calon Anggota BPK, DPD RI Fokus Isu Kesetaraan Pembangunan

Kastara.id, Jakarta – Memasuki hari ketiga pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK, Komite IV DPD RI menekankan pada isu kesetaraan pembangunan. Calon anggota BPK yang terpilih diharapkan mampu membangun BPK menjadi lembaga yang tidak hanya mengaudit keuangan, tetapi juga mampu membuat strategi untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat.

“Saat ini pembangunan di kawasan timur masih banyak yang belum tersentuh. Bagaimana strategi anda di bidang pembangunan jika anda menjadi anggota BPK?” ujar anggota Komite IV DPD RI Andi Surya kepada para calon anggota BPK, di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (31/8).

Menurutnya, sebagai lembaga yang memegang peranan penting di bidang keuangan instansi/lembaga, ke depan BPK harus mampu memberik kontribusi lebih dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Calon terpilih harus mampu melakukan terobosan. BPK tidak hanya berperan dalam mengaudit laporan keuangan tetapi juga masuk dalam perencanaan keuangan negara dan juga daerah,” katanya.

Sementara itu, anggota Komite IV dari Jawa Tengah Bambang Sadono mengatakan bahwa BPK harus melakukan pembaharuan. Caranya, berpartisipasi dalam mendesain konsep perencanaan keuangan daerah dalam bidang penerimaan dan pendayaan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. “BPK harus punya konsep dan pembaharuan, tidak hanya memeriksa keuangan saja, tetapi juga mampu mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Calon Anggota BPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari ini adalah Sumurung Halomoan Nami Naibaho. Saat menjabarkan visi misinya, Sumurung mengemukakan bahwa BPK dapat meningkatkan kredibilitasnya dengan peningkatan kinerja yang mampu mencegah tindak korupsi melalui konsep netralitas.

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu yang juga mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK menyampaikan, saat ini masalah dan tantangan BPK adalah keterbatasan pengawasan keuangan dan efektifitas tindak lanjut dari hasil temuan. Masih menurutnya, selama ini BPK hanya melihat input-proses-output, bukan input-proses-outcome yang harusnya menjadi dasar kinerja BPK dalam mensejahteraan rakyat.

Sedangkan calon anggota BPK lainnya, Taufik Hendra Kusuma, mempunyai misi untuk meningkatkan sinergi dengan APIP, APH, dan pihak lain dalam kerangka grand strategy pencegahan kerugian negara. Taufik menganggap tumpang tindih kewenangan antarinstasi pemeriksa keuangan masih terjadi, sehingga dibutuhkan sinergi yang dapat menunjang kerjasama satu sama lain.

Sedangkan calon anggota BPK Emita Wahyu Astami yang merupakan Guru Besar salah satu universitas di Yogyakarta mempunyai visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu dirinya juga beranggapan bahwa adanya inovasi di BPK dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. (rya)