Soal Pemerataan Guru, Nadiem: Tugas Pemerintah Daerah

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kesuksesan pemerataan guru di berbagai daerah tergantung kepada kesiapan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Hal tersebut dinyatakan ketika ditanya soal masalah jumlah guru yang masih belum merata di berbagai daerah. Tidak sedikit sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Nadiem juga menilai tak seharusnya hal tersebut ditanyakan kepada pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat hanya bertugas melayani dan membantu pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk melaksanakan pemerataan pendidikan ini.

Meski demikian, dia mengakui memang harus ada kerja sama secara gotong royong antara pusat dan daerah. Sebab persoalan ini memang tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi daerah selaku penyalur guru-guru tersebut.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan adalah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, artinya ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut pada Pasal 12 Ayat (1) dijelaskan bahwa urusan yang harus dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah adalah bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Urusan yang bersifat konkuren berbeda dengan yang bersifat absolut. Hal itu juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan yang bersifat absolut adalah bidang-bidang yang diurusi oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota, tidak diberi kewenangan untuk ikut serta mengurusi bidang-bidang yang itu.

Ada pun urusan absolut yang hanya diurusi oleh pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Itu tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014. (ant)