Beda, Ketua PDIP Jatim Sepakat Perpres Investasi Miras

Kastara.ID, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur (Jatim) mengambil sikap berbeda menyikapi terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras. Jika mayoritas pihak, terutama kalangan umat Islam, menolak aturan tersebut, PDIP Jatim justru sepakat dengan perpres yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengatakan, dalam konteks Indonesia harus ada aturan tetang peredaran minuman keras atau miras. Pasalnya perdagangan minuman beralkohol itu tidak boleh bebas begitu saja. Itulah sebabnya Menurut Kusnadi, pihaknya sepakat dengan Perpres 10/2021.

Saat memberikan pernyataan kepada awak media, di Surabaya (1/3), Ketua DPRD Jatim ini menjelaskan, ketika perpres itu sudah diterbitkan maka akan berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Kusnadi menilai wajar jika muncul penolakan dari berbagai pihak. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang mengharamkan minuman keras.

Sikap berbeda ditunjukkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang dengan tegas menolak Perpres 10/2021 tentang investasi miras. Melalui surat pernyataan yang diterima awak media (1/3), PWNU Jatim menyatakan menolak segala bentuk kebijakan yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan/atau minuman beralkohol.

PWNU Jatim menyebut segala hal yang sudah secara jelas diharamkan oleh agama akan menimbulkan kemudaratan bagi anak bangsa.

PWNU Jatim menilai daripada mengizinkan investasi industri miras, lebih baik pemerintah membuka investasi di bidang yang tidak menimbulkan kerugian. Itulah sebabnya PWNU Jatim mendorong pemerintahan Presiden Jokowi memperkuat investasi ekonomi yang tidak menegasikan potensi kerugian dan disinsentif pada pembangunan sumber daya manusia yang berketuhanan. (ant)