Terawan Akan Berkantor di Natuna Untuk Pantau Karantina

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memantau langsung proses karantina 238 warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Wuhan, China. Bahkan Jokowi memerintahkan Terawan untuk sementara berkantor di Natuna. Hal ini guna memastikan proses observasi dan karantina berjalan dengan benar.

Hal itu disampaikan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, melalui keterangan tertulis yang diterima awak media pada Senin (3/2). Selain itu kehadiran Menkes di Natuna juga untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan, baik kepada para WNI maupun warga Kabupaten Natuna, lokasi tempat karantina dilaksanakan.

Fadjroel menuturkan, presiden juga menginstruksikan semua penerbangan dari dan menuju China untuk sementara dihentikan. Keputusan ini akan berlaku efektif mulai Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB. Keputusan tersebut juga berlaku bagi pendatang dari China yang sudah berada di Indonesia selama 14 hari. Fadjroel menyebut mereka tidak diperbolehkan masuk dan transit di Indonesia.

Fadjroel menambahkan, pemerintah juga menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival ke Indonesia bagi warga negara China. Kebijakan ini akan berlaku hingga otoritas kesehatan yang berwenang, baik Kementerian Kesehatan maupun Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan wabah virus corona telah selesai.

Indonesia, menurut Fadjroel, juga mendukung kerja sama ilmiah guna mencari cara pengobatan virus penyakit mematikan itu. Indonesia mendukung para ilmuan dunia yang kini tengah bekerja keras mencari dari mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas.

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan sebetulnya WNI yang akan dijemput sebanyak 245. Namun empat WNI memilih tetap tinggal di Wuhan. Sedangkan tiga orang WNI tidak diperkenankan keluar dari China. Pasalnya ketiganya tidak lolos uji pemeriksaan atau screening yang dilakukan otoritas kesehatan China. Sehingga, menurut Terawan, pemerintah hanya bisa memulangkan 238 WNI. (yan)