Soal Saham Bir, Fahira: Anies Bukan Tipikal Pemimpin Ingkar Janji

Kastara.ID, Jakarta – Proses pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di salah satu produsen bir yaitu PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) mengalami kemajuan dan selangkah lagi akan terealisasi. Langkah menggabungkan saham milik pemprov yang dimiliki dua institusi yaitu Pemprov DKI Jakarta dan salah satu SKPD yaitu Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM) di bawah satu entitas nama akan mempercepat proses penjualan saham.

“Penjualan saham bir ini janji kampanye Anies-Sandi dan pasti direalisasikan. Gubernur Anies bukan tipikal pemimpin yang ingkar terhadap janjinya sendiri. Warga Jakarta sudah saksikan langsung, satu persatu janji kampanye direalisasikan. Jadi jangan khawatir, saham bir pasti dijual. Mereka yang sebar fitnah bahwa Pemprov DKI menambah kepemilikan saham mungkin gagal paham, jadi maafkan saja. Mungkin juga mereka belum terbiasa melihat ada pemimpin yang amanah tepati janji,” tukas Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris, di Jakarta, Ahad (3/3).

Fahira mengungkapkan, saat ini yang menjadi titik krusial pelepasan saham bir adalah proses persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, Fahira memohon warga Jakara mengawal dan memberi dukungan penuh kepada Gubernur Anies agar mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta menjual saham bir. Dukungan ini perlu agar DPRD DKI Jakarta mendengar aspirasi sebagian besar rakyat Jakarta yang tidak ingin provinsi yang mereka banggakan punya saham di perusahaan produsen minuman beralkohol.

“Kalau di pemprov sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita mendorong DPRD DKI Jakarta menyetujui penjualan saham ini. Kita tahu ada beberapa anggota DPRD yang menolak penjualan saham ini. Kita doakan Pak Anies mampu menyakini anggota dewan yang menolak sehingga terbuka hatinya. Namun, jika nanti proses di DPRD bertele-tele, kita warga Jakarta yang setuju saham bir dijual, mungkin harus melakukan sesuatu,” ujar Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham satu lembar pun di Delta Djakarta. Yang terjadi adalah untuk proses mempercepat penjualan saham, dilakukan penggabungan saham milik pemprov yang dimiliki dua institusi yaitu Pemprov DKI Jakarta (23,34 persen) dan BPI PM (2,91 persen). (dwi)