Semua Pihak Bertanggung Jawab Cegah Politik Uang

Kastara.ID, Jakarta – Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata mengatakan, mencegah tindakan politik uang tidak hanya tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, para penyelenggara pemilu dapat menggandeng tokoh lokal yang benar-benar didengar masyarakat agar menolak praktik politik uang, misalnya tokoh agama.

“Saya ambil contoh misalnya di daerah riset yang kita lakukan, yang menjadi tokoh preferensi mereka apakah mereka didengar atau tidak, misalnya tokoh agama,” kata Dian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/7).

Ia mengatakan, setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk tokoh yang paling didengar.

Misalnya, tokoh agama dapat mengkampanyekan politik uang berhukum haram kepada masyarakatnya.

Sehingga, diharapkan masyarakat akan menolak ketika kandidat calon kepala daerah melakukan vote buying atau memberikan uang/barang agar memilih dirinya.

Kendati rumit, penyelenggara dapat melakukan pemetaan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam tatanan hidup masyarakat di daerah.