Perlu Komitmen dan Kerja Sama Optimalkan Transportasi Massal di Jabodetabek

Kastara.ID, Jakarta – Diperlukan komitmen bersama dan kerjasama seluruh pihak untuk mengoptimalkan pengembangan transportasi massal di Jabodetabek, khususnya untuk meningkatkan presentase pengunaan angkutan massal menjadi 60 persen di Jabodetabek. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub di Jakarta, Selasa (4/2).

Dalam kesempatan tersebut, Kadishub Kota Depok Dadang Wihana tampak hadir di tengah para undangan.

“Impian ini tentunya tidak serta merta dapat diwujudkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah saja. Masing-masing kita punya wewenang yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda dan rencana yang berbeda pula, sehingga perlu adanya kolaborasi dan koordinasi dari seluruh pihak untuk saling berkomitmen dan bekerjasama dengan mengacu kepada RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek),” ujar Menhub Budi.

RITJ yang telah disahkan melalaui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018, merupakan manifestasi awal dari hasil kooordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan transportasi di Wilayah Jabdodetabek yang disusun oleh Kementerian Perhubungan.

Saat ini tercatat, pergerakan manusia di Jabodetabek pada tahun 2018 sekitar 88 juta perhari. Pada tahun 2019, tercatat baru 32% masyarakat yang menggunakan angkutan massal. Untuk itu, pemerintah terus mengajak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik dengan push dan pull policy.

“Jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta saat ini 38 persen. Idealnya itu harusnya 60 persen bahkan 70 persen. Oleh karenanya sekarang pemerintah giat membuat berbagai transportasi umum yang handal seperti MRT, LRT, dan BRT. Angkutan massal itu merupakan suatu keniscayaan yang harus kita bangun,” tutur Menhub Budi.

Adapun langkah-langkah push policy dilakukand dengan cara pembatasan langsung menggunakan kendaraan pribadi, penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai alternatif pengganti kebijakan ganjil-genap. Pemerintah Daerah juga dapat mendorong pembatasan kepemilikan misalnya dengan pajak maupun persyaratan tertentu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti persyaratan memiliki garasi.

Kemudian langkah-langkah yang bersifat bersifat pull policy seperti meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun rel serta meningkatkan aspek integrasinya baik dari sisi fisik maupun sistem.

Terkait pembiayaan pembangunan transportasi di Jabodetabek, Menhub Budi mengatakan, perlu pemanfaatan skema KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha agar tidak semua dibebankan pada Pemerintah Pusat.

“Saat ini Pemerintah sedang berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi. Sudah kita inisiasi di beberapa tempat kalau lapangan udara itu sudah ada Labuan bajo, kereta api sudah ada di Sulawesi Selatan, laut dan sebagainya. Oleh karenanya bukan tidak mungkin LRT dan MRT yang ada di Jakarta ini kita akan lakukan dengan pola-pola pendanaan seperti itu,” tandas Menhub Budi.

Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Kepala Balitbang Ummiyatun Hayati, Kepala BPSDM Sugihardjo, StafF Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan Primantohadi, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Jamaluddin, dan Kadishub Kota Depok Dadang Wihana. (ant)