Pelatihan Digital bagi UMKM di Wilayah 3T dan DPSP

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny Gerard Plate meluncurkan Program Pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Digital, Senin (5/10).

Pelatihan ini akan mengutamakan pelaku UMKM dari dua wilayah yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil (3T) dan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

“Program Pelatihan UMKM Digital Online BAKTI merupakan program pendampingan bagi UMKM/UMi untuk melakukan on-boarding, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah 3T dan DPSP. Untuk memperluas akses pemberdayaan secara adil dan merata, khususnya dalam penguatan perekonomian digital,” jelasnya dalam Peluncuran Pelatihan Digital UMKM Indonesia di Aula Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (5/10).

Menurut dia, selama ini pelaku UMKM yang telah berhasil memanfaatkan mayoritas berada di lima wilayah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Oleh karena itu, pihaknya memandang, wilayah yang lain perlu mendapatkan sokongan dalam bentuk pelatihan, agar mampu menguasai ruang digital dalam menjajakan ptoduknya.

“Melalui program ini, peserta dapat memaksimalkan karakteristik dan keunikan perekonomian lokal di kawasannya, sebagai nilai tambah untuk pengembangan usahanya,” ungkapnya.

Pelatihan yang akan didapatkan oleh para pelaku itu memiliki durasi sepanjang 2,5 bulan. Dengan 60 modul pelatihan yang akan diberikan kepada para pelaku usaha selama pelatihan berlangsung. Dengan waktu yahg diberikan, Jhonny optimis, akan meningkatkan nilai transaksi pelaku UMKM saat dagang daring secara signifikan, pasca mendapatkan pelatihan ini.

Targetnya, melalui pelatihan ini dapat terjaring sebanyak 2000 pelaku UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari pelatihan di atas. “Program ini akan diikuti oleh 2.000 UMKM/UMi, baik di level on-boarding (masuk ke bisnis digital) maupun upscaling (pengembangan bisnis di ruang digital,” jelas Menteri Kominfo.

Dengan mendapatkan pelatihan tersebut, ia berharap, pelaku UMKM yang beralih dari konvesional menjadi digital akan menjadi lebih banyak. Sehingga para pelaku usaha itu dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah untuk keiatan produktif.

“Pemerintah terus mengupayakan program pendampingan UMKM/UMi untuk melakukan perluasan aktivitas bisnis ke ruang-ruang digital atau yang disebut dengan digital onboarding. Aspek ini harus dioptimalkan, mengingat jumlah UMKM/UMi go-online baru menyentuh angka 9,4 juta atau sekitar 14,6% dari jumlah UMKM secara nasional,” pungkasnya. (rfr)