Kastara.ID, Jakarta – Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengizinkan ekspor benis lobster menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya disinyalir sejumlah politisi Partai Gerindra menjadi pihak yang akan melakukan ekspor benih lobster. Hal ini memantik kecurigaan, pasalnya Menteri KKP Edhy Prabowo adalah kader partai pimpinan Prabowo Subianto itu.
Saat mengikuti rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (6/7), Edhy mengakui sejumlah perusahaan milik kader Partai Gerindra menjadi pihak yang mendapat jatah ekspor benih lobster. Namun Edhy memastikan izin ekspor yang diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Partai Gerindra tidak seberapa.
Edhy menjelaskan, pihaknya menerbitkan 31 izin ekspor dan budidaya lobster. Ia mengaku siap dikritik lantaran izin juga diberikan kepada koleganya di Partai Gerindra. Edhy pun mempersilakan pihak-pihak lain menghintung berapa perusahaan milik politisi Partai Gerindra yang mendapatkan izin tersebut. Terlebih semua perusahaan itu dipastikan dimiliki orang Indonesia.
Dilansir dari tempo.co, dari 26 perusahaan pemegang lisensi, beberapa di antaranya terafiliasi dengan Partai Gerindra. Perusahaan itu adalah PT Agro Industri Nasional. Direktur Utamanya adalah Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Partai Gerindra. Direkturnya adalah Dirgayuza Setiawan, Harryadin Mahardika, dan Simon Aloysius Mantiri, semuanya adalah politisi Partai Gerindra.
Sedangkan jajaran komisaris PT Agro Industri Nasional adalah Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, mantan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Eko Djalmo Asmadi, Sugiono, dan Sudaryanto, keduanya adalah politisi Partai Gerindra.
Ada pula PT Bima Sakti Mutiara yang dimiliki oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anak Hashim yang juga politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjabat sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara.
Ada pula PT Maradeka Karya Semesta yang dimiliki oleh Iwan Darmawan Aras, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan Eka Sasatra anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. Selain itu izin juga diberikan kepada PT Nusa Tenggara Budidaya yang pemegang sahamnya adalah Fahri Hamzah, mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini mendirikan Partai Gelora.
Edhy memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap perusahaan yang dimiliki para politisi. Selain itu Kementerian KP tidak akan membatasi siapa pun yang ingin mendapatkan izin ekspor benih lobster. Menurut Edhy, semuanya harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi. (ant)