Kastara.ID, Jakarta – Persoalan polemik soal sertifikat vaksin di masa pandemi covid-19, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin angkat bicara. Eks petinggi Kopassus ini menyebut masyarakat menolak vaksin adalah bukan pelanggaran dan tidak ada unsur pidana apapun. Dia justru menyinggung Pemerintah atau individu pejabatlah yang harusnya dikenakan sanksi pidana dengan memaksa rakyatnya untuk divaksin. Hal itu dikatakan Tatang Zaenudin melalui pesan suara berdurasi 6.23 menit yang disampaikan kepada Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia (5/7).
Dia juga menyinggung pemerintah soal masyarakat yang meninggal setelah divaksin. Melalui kritikannya, Tatang menilai pemerintah tidak ada tanggung jawabnya terkait hal itu. “Rumah sakit pada berebut mencari masyarakat yang terpapar covid, tapi yang terjadi seperti apa? Pemerintah seakan-akan melepas tanggung jawab,” ucap Tatang.
Mantan Deputi Basarnas RI ini menduga para pejabat pemerintahan yang berkuasa tidak mau bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Bahkan Tatang merinci adanya jumlah besar penanganan pandemi covid-19 lebih dari 600-an triliun Rupiah raib. “Semua fasilitas sudah dianggarkan oleh negara. Itu angka yang sangat besar, tetapi sampai dengan detik ini, pemerintah tak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia,” beber Tatang.
Tatang menuding, pemerintah telah melakukan kebobrokannya sendiri dan mempertontonkan keburukannya di tengah masyarakat Indonesia. Kata dia, virus corona telah diperlombakan mencari keuntungan pribadi dan golongannya. “Mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dan berbisnis dari penderitaan rakyat. Anggaran lebih dari 600 triliun itu bukan angka kecil,” kecam Tatang.
Sebagai Dewan Pembina Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin mengkritisi pemerintah sebagai bentuk realita di lapangan dan banyaknya aduan serta maraknya pemberlakukan pemerintah yang menyimpang dari amanah UUD’45.
Sebagai orang yang memiliki disiplin militer tinggi dan penuh wawasan ini, Tatang juga menyampaikan soal huhungan PCR dan Swab Antigen dengan kesembuhan pasien yang terpapar covid. Dia mengatakan apakah covid-19 itu ada? Menurutnya, hanya sekian persen orang yang menyatakan covid itu ada. “Ya mungkin covid ada, karena buktinya sudah ratusan bahkan ribuan orang yang mati, karena itu di-covid-kan,” ungkapnya.
Tatang mengulas, negara +62 (Indonesia) yang dulunya Nol Persen dari covid, bahkan yang menyebar informasi covid kala itu ditangkap. Namun periode dua tahun ke belakang di rezim Jokowi ini, Indonesia memegang rekor dunia dengan manusia terpapar Covid per satu hari tertinggi di dunia. “Saya bangga pada ucapan-ucapan pimpinan negara kita saat ini yang selalu berbohong. Yang saya kuatirkan saat ini adalah bagaimana nasib rakyat Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan, mereka dipaksa untuk vaksin, mereka ditekan dan mereka diancam jika tak divaksin maka akan dipersulit segala sesuatunya,” jelas Tatang.
Tatang meminta pemerintah harusnya lebih menjaga kedaulatan rakyat. (wepe)