Kastara.ID, Depok – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menginginkan adanya akses data terpadu terkait pananggulangan kemiskinan di Kota Depok. Pasalnya, selama ini data yang ada baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maupun Badan Pusat Statistik (BPS) acap kali mengalami perbedaan.
“Itu akan menjadi sumber permasalahan tersendiri. Ke depan saya bersama Pak Wali sudah sepakat untuk membereskan data di Kota Depok yang tidak sesuai, tentunya sesuai dengan arahan pusat,” ujar Imam Budi Hartono saat memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di Aula Bappeda yang dilansir laman resmi Pemkot Depok (6/10).
Imam berharap, ke depan data pananggulangan kemiskinan di Kota Depok mengacu pada data yang disampaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dengan begitu, optimalisasi data warga kurang mampu dapat terdata dengan maksimal.
“Kerena ini menjadi base data pemerintah pusat yang real melalui Kementerian Sosial terkait masalah sosial selama ini,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencaaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penangulangan kemiskinan. Antara lain penggunaan satu data kemiskinan, integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis sasaran dan kewilayahan dengan menitikberatkan pada peningkatan Human Development Index (HDI).
Kemudian penguatan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) terintegrasi. Pemberdayaan ekonomi melalui program padat karya ekonomi dan investasi daerah yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
“Ada pula kerja sama Hepta Helix dan menggali sumber-sumber pembiayaan non APBD serta ada pula replikasi program-program sukses penanggulangan kemiskinan,” jelasnya. (dha)