UU Cipta Kerja Tidak Bisa Rampas Tanah Rakyat

Kastara.ID, Jakarta – Sejumlah pengamat dan politisi mengatakan, ada pasal dalam UU Cipta Kerja yaitu pasal 121, yang membuat pemerintah dapat dengan semena-mena merampas tanah atau rumah warga negara. Pernyataan para pengamat dan politisi seperti itu dinilai sangat tendensius dan bermaksud buruk. Pasalnya dalam UU Cipta Kerja tidak ada pasal yang membenarkan pemerintah merampas tanah tanah rakyat.

Soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 121 UU Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah makna dan cara penguasaan oleh pemerintah dari UU sebelumnya yaitu UU No 2 tahun 2012. Jika memang ada perubahan, itu hanya penyesuaian istilah saja. Hal itu dikemukakan Staf Khusus dan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agraraia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang UU Cipta Kerja, Teuku Taufiqulhadi.

Dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (8/10), Taufiqulhadi menjelaskan dalam UU Cipta Kerja, jika ada lahan dan rumah rakyat yang besertifikat akan ditetapkan untuk kepentingan umum, sebelum rencana pembangunan dilaksanakan akan dilangsungkan konsultasi publik terlebih dahulu. Dalam konsultasi tersebut  harus semua pihak sepakat. Jika masyarakat pemilik lahan atau rumah yang bersertipikat itu belum sepakat, pemerintah tidak boleh membangun proyek umum apapun di atas lahan rakyat tersebut.

Inilah yang menurut Taufiqulhadi menyebabkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api dan berbagai infra struktur lain yang selama ini dilakukan berjalan tanpa gejolak dan tanpa penolakan. Politikus Partai Nasdem ini menyebut justru UU No. 2 Tahun 2012 yang sering cenderung menimbulkan masalah. Pasalnya dalam UU tersebut dikenal dengan istilah ganti rugi. Padahal rakyat tidak mau rugi dan inginnya ganti untung. Rakyat menjadi pesimis dengan penggunaan istilah ganti rugi ini. Kini penamaan-penamaan dalam pasal UU Cipta Kerja kita sesuaikan untuk menghindari pesimisme rakyat.

Terkait penitipan uang ganti rugi di pengadilan, Taufiqulhadi menyebut hal itu sebagai konsinyasi. Masalah ini telah diatur dalam pasal 42 KUH Perdata. Konsinyasi dalam dalam UU itu dimaksudkan untuk melindungi rakyat yang sedang beperkara. Misalnya, jika harga tanah sudah disepakati, tetapi di atas objek tanah yang sama terjadi klaim tumpang tindih di antara warga. Maka klaim tumpang tundih tersebut harus diselesaikan di pengadilan. Agar pembangunan fasilitas umum bisa terus dijalankan, maka UU mengharuskan pemerintah menitipkan uang di pengadilan (konsinyasi). Jadi konsinyasi itu adalah melindungi kepentingan masyarakat. (ant)