Headline

DPD APKI DKI Jakarta Periode 2023-2026 Dikukuhkan Kepengurusannya

Ketua Umum DPP APKI, Yuli Adiratna mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan di DKI Jakarta merupakan barometer bagi daerah lain di Indonesia. Sebab itu, ia meminta kepengurusan yang baru dikukuhkan bisa menunjukan kinerja istimewa nantinya.

“Zaman sudah berubah dan sebagai pengawas ketenagakerjaan kita juga harus smart. Bagaimana mewujudkan kode etik,” tegasnya.

Dijelaskan Yuli, kecerdasan dan kemampuan mengadaptasi diri dengan perkembangan itu harus diimplementasikan dengan inovasi. Dalam melaksanakan tugas, mereka diminta lebih inovatif dan mampu mengedukasi regulasi secara filosofis.

Selain itu, ia berharap APKI Provinsi DKI Jakarta bisa tampil sebagai wadah yang mampu mendukung kinerja pengawasan ketenagakerjaan dengan semangat budayakan K3, sehat, selamat dalam bekerja dan terjaga keberlangsungan usaha. Apalagi, 12 Januari nanti Kemenaker RI akan mencanangkan bulan K3 secara nasional.

“Pengawas ketenagakerjaan juga harus bisa memberikan layanan perlindungan ketenagakerjaan yang seimbang. Yakni bisa melindungi pekerja dan pengusaha dengan menjaga keberlangsungan usaha,” ucapnya.

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho menambahkan, pengawasan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu tantangan kerja yang perlu perhatian.

Dia mengungkapkan, dari total sekitar 220 ribu perusahaan, pengawasan baru terlaksana dengan baik sekitar 20 persen lantaran jumlah pengawas di DKI belum memadai.

“Jumpah pengawas hanya 43 orang. Karena itu, kami tengah mengembangkan aplikasi untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan di perusahaan,”bebernya..

Saat ini, aplikasi yang rencananya akan dinamai Norma 101 itu masih dalam proses pengujian di wilayah Jakarta Utara. Aplikasi berisi sebanyak 28 norma yang harus dipenuhi oleh perusahaan nantinya akan diluncurkan sebagai aplikasi pengawasan ketenagakerjaan perusahan di DKI Jakarta.

“Nanti hasil input yang dilakukan bisa diketahui perusahaan masuk kategori merah, kuning, atau hijau. Sehingga pengawasan lapangan bisa diprioritaskan sesuai hasil isian aplikasi itu,” tandasnya. (hop)

Leave a Comment

Recent Posts

Pencabutan dan Pembatalan Surat Pernyataan Sikap

Kastara.Id,Depok - Berdasarkan  Nomor  015/BSS/PS/V-2024 TANGGAL 14 MEI 2024.  Seluruh jajaran pengurus Perkumpulan Barisan Supian…

Selamat Ginting: Jurnalisme Investigasi Berkontribusi Terhadap Pemerintahan Demokrati

Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, jurnalisme investigasi keberadaannya sangat penting…

Selamat Ginting : Demokrasi Asli Indonesia Sumbernya Semangat Kolektivisme

Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah…

POPWILDA wilayah I Jabar di Ikuti Tujuh Daerah.

Kastara.Id,Depok - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono melepas ratusan atlet yang akan mengikuti…

Rombongan Pelajar SMK Lingga Kencana Depok Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Ciater

Kastara.Id,Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, bus rombongan SMK Lingga Kencana yang terguling…

Seluruh Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus Pariwisata Ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok

Kastara.Id,Depok - Seluruh biaya perawatan korban kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana,…