Headline

Program Kerja Prioritas Bidang Kelembagaan KI DKI Dinilai Memuaskan

Sejumlah program kerja prioritas mulai dari visitasi ke badan publik, partisipasi pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) hingga penyelenggaraan E-Monev tahun 2023 berhasil dilaksanakan.

Alhamdulillah, kami telah melakukan kunjungan visitasi ke 45 badan publik di Jakarta, dan semuanya berjalan lancar selama tahun 2023,” ujar Luqman, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/1).

Bahkan, lanjut Luqman, nilai IKIP DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 76,67 poin atau melampaui nilai indeks nasional sebesar 75,40 dengan kategori “sedang”.

Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil final penilaian Forum Dewan Penyelia Nasional/National Assesment Council (NAC) Forum yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

“Penilaian IKIP merupakan potret secara umum keterbukaan informasi publik di Jakarta yang dilakukan melalui tiga aspek penilaian yaitu dimensi fisik dan politik, ekonomi serta hukum,” tuturnya.

Ia menungkapkan, capaian pelaksanaan E-Monev juga cukup memuaskan. Sebanyak 232 badan publik telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti tahapan E-Monev selama tahun 2023 atau meningkat sekitar 42 persen jika dibandingkan kepesertaan pada tahun 2022 yang mencapai 163 badan publik.

“Peserta E-Monev semakin banyak selama 2023 berjumlah 232 badan publik. Hal ini sekaligus menunjukkan tingginya kesadaran dan komitmen badan publik dalam menjalankan UU KIP,” ungkapnya.

Dari hasil penilaian E-Monev, lanjut Luqman, tercatat sebanyak 33 badan publik berhasil meraih predikat Informatif, 22 badan publik Menuju Informatif dan 15 badan publik dengan predikat Cukup Informatif.

“Jika ditotal dari tiga predikat itu, maka terdapat sebanyak 70 badan publik yang berhasil meraih penghargaan dalam acara penganugerahan ini,” tuturnya.

Luqman menjelaskan, pelaksanaan E-Monev tahun 2023 memiliki sejumlah perbedaan mulai dari pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang dilakukan melalui web E-Monev, parameter SAQ yang sama dengan KI Pusat dan KI Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga tidak adanya pemeringkatan dalam penilaian E-Monev badan publik. Pengisian SAQ juga lebih mudah dan fleksibel karena dilakukan melalui web E-Monev.

E-Monev tahun 2023 juga memiliki enam indikator penilaian yaitu indikator kualitas informasi, sarana dan prasarana, jenis informasi, komitmen organisasi, pelayanan informasi dan digitalisasi.

“Indikator ini di-breakdown menjadi pertanyaan dalam SAQ yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda,” kata Luqman.

Ia pun berharap capaian program kinerja bidang Kelembagaan KI DKI terus meningkat pada tahun 2024. Mulai dari jangkauan visitasi badan publik sampai dengan perbaikan penyelenggarakan E-Monev.

“Ada ratusan badan publik di Jakarta, karena itu program visitasi ini harus terus ditingkatkan,” tandasnya. (hop)

Leave a Comment

Recent Posts

Larangan Investigative Reporting Harus Dilawan

Kastara.ID, Jakarta - Investigative reporting itu dapat mengungkap atau membongkar sesuatu yang ditutup-tutupi. Hal itu…

99 Elemen Masuk Barisan di KBBI Siap Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada Depok

Kastara.Id,Bogor - Puluhan elemen atau relawan warga Kota Depok terhimpun dalam Keluarga Besar Bang Imam…

Selamat Ginting: Salim Said Bagai Kamus Berjalan Soal Politik dan Militer

Kastara.id,Jakarta - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan sosok almarhum Prof…

SIT Darul Abidin Anak Didiknya Menciptakan Permainan Sehingga Otaknya Lebih Sehat

Kastara.Id,Depok - Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memberikan Sambutan dalam Kegiatan Scratch Day Celebration…

KPU Depok Pastikan Tidak Diikuti Oleh Calon Perseorangan Dalam Pilkada 2024

Kastara.Id,Depok - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat Wili Sumarlin memastikan pemilihan…

55 Anggota PPK Depok di Lantik Dan Langsung Berkerja Untuk Pilkada Serentak 2024

Kastara.Id,Depok - Kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat secara  resmi melantik…