PPP dan PKB Tolak Gedung DPR jadi RS Darurat Covid-19

Kastara.ID, Jakarta – Di tengah kondisi sebagian besar rumah sakit (RS) di Jakarta yang tak lagi mampu menampung pasien, muncul usulan menjadikan Gedung DPR/MPR/DPD RI sebagai RS Darurat Covid-19. Usulan tersebut disampaikan anggota DPR RI Benny K Harman.

Melaui cuitan di akun twitternya, @BennyHarmanID (9/7), politisi Partai Demokrat ini mengatakan jika rumah sudah penuh tidak ada salahnya Gedung Parlemen disulap jadi RS Darurat khusus Covid-19. Sehingga pasien Covid-19 tidak harus antri hingga berjam-jam apalagi sampai terlantar.

Menurut Benny, untuk keselamatan dan kesembuhan rakyat usulan tersebut sebaiknya dipertimbangkan. Bisa di halaman atau di dalam Gedung DPR/MPR/DPD.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari koleganya, Andi Arief. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini menegaskan usulan Benny tersebut adalah sikap Fraksi Partai Demokrat. Andi berharap partai lain menyetujui usulan tersebut.

Dukungan juga datang dari anggota Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Melalui akun twitternya, @fadlizon (9/7), ia menyatakan dukungan menjadikan gedung DPR digunakan untuk menangani pasien Covid-19.

Fadli menambahkan, banyak ruang kosong di gedung tersebut yang bisa dimanfaatkan. Halaman atau lapangan di Gedung DPR juga bisa digunakan menjadi RS Darurat. Fadli menegaskan, langkah tersebut bisa membantu menyelamatkan nyawa rakyat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menyuarakan pendapat serupa. Menurutnya, Gedung Parlemen memiliki tempat yang luas dan berlokasi strategis sehingga mudah dijangkau. Mardani menilai, langkah tersebut bisa mencerminkan kepedulian wakil rakyat terhadap rakyat.

Namun tidak semua anggota DPR mendukung usulan tersebut. Anggota Fraksi PPP, Achmad Baidowi menilai, usulan menjadikan Gedung DPR sebagai RS Darurat Covid-19 tidak rasional. Dalam keterangannya (9/7), Baidowi menyebut usulan itu hanya sekadar mencari simpati publik saja.

Baidowi mempertanyakan jika Gedung DPR dijadikan RS Darurat, anggotanya mau kerja di mana. Baidowi menegaskan, DPR tidak bisa tutup 100 persen. Terlebih jika nantinya juga muncul usulan kantor pemerintahan jadi RS Darurat.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, usulan gedung DPR dijadikan RS Darurat kurang tepat. Menurutnya, DPR adalah gedung perkantoran dan fasilitasnya kurang memadai untuk dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19.

Menurutnya, lokasi yang tepat untuk RS Darurat adalah Gelora Bung Karno (GBK). Jazilul berdalih GBK mempunyai lahan yang luas dan steril dari lalu lalang orang. (rso)