Perlunya Diplomasi Maksimal Pemerintah Untuk Hentikan Tragedi Rakhine

Kastara.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menyatakan, pemerintah Indonesia perlu mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam diplomasi untuk menghentikan tragedi pembersihan etnis di Myanmar. Menurutnya nonmuslim juga diduga ikut terusir akibat serangan militer ke Rakhine, Myanmar.

“Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran massal,” ujar Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Menurut Eva, tragedi sudah terindikasi terjadi semenjak tahun 1978 yang dialami oleh etnis Rohingya. Kemudian muncul ke permukaan belakangan ini diduga sebagai cara untuk menghapuskan suatu kelompok manusia di Myanmar.

Salah satu indikasinya, lanjut Eva, tidak ada etnis Rohingya yang dapat menduduki posisi-posisi strategis di Myanmar. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar. “Tampaknya strategi bumi hangus ini ada problem naturalisasi di sana,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq menilai, posisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat ini masih kalah berkuasa dibanding militer. Di Rakhine State, Partai Arakan yang menjadi oposisi Suu Kyi memiliki kekuatan mayoritas.

“Jadi perlu ada upaya bahu membahu untuk memberi dukungan pada Suu Kyi. Harus ada dukungan bagaimana Suu Kyi bisa menjalankan rekomendasi Dewan HAM PBB,” ujarnya. (npm)