Sri Mulyani: Masa Pemberlakuan PPKM Darurat Bakal Diperpanjang

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyarkan pemerintah bakal memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam pekan. Pasalnya hingga saat ini risiko penularan Covid-19 di tanah air masih tinggi. Keputusan memperpanjang PPKM Darurat diambil demi menurunkan angka kasus positif Covid-19.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat mengikuti Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI kemairn (12/7). Sri Mulyani mengatakan, munculnya Covid-19 varian Delta membuat risiko pandemi di Indonesia belum turun. Itulah sebabnya pemerintah memutuskan memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, PPKM Darurat bakal diperpanjang empat hingga enam pekan guna menahan pembahan kasus Covid-19. Sri Mulyani berharap mobilitas masyarakat bisa menurun signifikan.

Itulah sebabnya menurut Sri Mulyani pemerintah bakal terus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini sebagai respons atas dampak negatif lonjakan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu akselerasi vaksinasi Covid-19 juga harus ditingkatkan guna mencapai herd immunity di akhir 2021.

Pada Juli 2021 pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ditargetkan hingga 1 juta dosis. Selanjutnya targetnya naik hingga 2 juta dosis pada Agustus 2021. Oleh karena itu Sri Mulyani memprediksi ekonomi tumbuh pada semester I tahun 2021 di kisaran 3,1 hingga 3,3 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 diperkirakan capai 3,7 hingga 4,5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini setelah menyesuaikan dinamika lonjakan kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang turut hadir pada rapat yang sama menyatakan, PPKM Darurat telah berdampak pada penurunan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Itulah sebabnya BI kembali menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 3,8 persen. Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya sebesar 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.

Perry menambahkan, asesmen yang dilakukan BI menunjukkan, jika PPKM darurat dilakukan sebulan dan mampu menurunkan Covid-19 dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan turun ke angka 3,8 persen.

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan PPKM di wilayah Jawa Bali mulai 3-20 Juli 2021. Keputusan ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan pada Senin (12/7) bahwa penambahan pasien Covid-19 baru mencapai 40.427 orang. Jumlah ini adalah rekor atau yang terbanyak sejak awal pandemi tahun lalu.

Satgas juga melaporkan secara akumilatif jumlah kasus Covid-19 di tanah air mencapai 2.567.630 kasus. Jumlah pasien meninggal dunia secara totalnya mencapai 67.355 orang setelah bertambah sebanyak 891 orang. (ant)