DPD RI Advokasi Krisis Danau Batur Bali

Kastara.id, Denpasar – DPD RI tinjau Danau Batur Bali terkait masalah kerusakan danau yang terjadi hampir di seluruh danau di Indonesia. Pemanfaatan danau saat ini hanya sebatas untuk acara festival seremonial tetapi pemerintah melalui kementerian kurang tanggap dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan advokasi DPD RI ke Danau Batur Bali, Selasa (14/11).

I Kadek Arimbawa Wakil Ketua Komite II DPD RI didampingi I Made Gianyar Bupati Bangli bali dalam kunjungan kerja ke Danau Batur Bali. Turut hadir Anggota Komite II DPD RI Marhany VP. Pua, Sudirman, Habib Ali Alwi, Ibrahim Agustinus Medah, Denty Eka Widi Pratiwi, Rahmiyati Jahja, Baiq Diyah Ratu Ganefi, Asmawati, serta perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bangli, dan Dinas-Dinas terkait.

DPD RI mengharapkan tindak Lanjut Konferensi Danau Nusantara lalu di Gorontalo segera dilakukan pemerintah. “Kami akan mengumpulkan permasalahan di sini untuk kami bawa kepada kementerian pusat terkait pada rapat kerja nanti supaya pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan krisis danau ini,” ujar I Kadek Arimbawa.

Bupati Bangli apresiasi langsung kunjungan kerja DPD RI ini merupakan keseriusan menangani permasalahan danau. Danau baru sebatas untuk pertunjukan dan festival, tapi kerusakan danau-danau sekitar 800 tidak tersentuh oleh program pemerintah.

“Bagaimana mencegah kerusakan danau diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak, dan kami apresiasi DPD cepat untuk segera turun dan membantu mengadvokasi permasalahan ini ke pusat,” ujar I Made Gianyar.

Saat ini kualitas air mengalami penurunan dan kurang layak konsumsi, pendangkalan di danau terjadi dari hulu ke hilir. “Menurut pengamatan kami banyak faktor yang menyebabkan, seperti musim hujan dari hulu membawa material-material sumber pendangkalan danau perlu ada DAM khusus untuk menampung air sebelum diteruskan ke danau,” lanjut Bupati Bali tersebut.

Senada dengan pernyataan tersebut Ibrahim Agustinus Medah mengatakan kita sudah terlambat mencegah pendangkalan danau, karena sudah terjadi bertahun-tahun dan sudah kronis.

“Diperlukan data seberapakah pendangkalannya dan kurangnya debit air saat ini, serta sejauh mana pencemaran airnya, dan usulan pengawasan mekanisme aliran sungai yang menuju ke danau harus ada satu dam yang menahan air sehingga yang menuju ke danau tetap bersih sangat bagus, PUPR harus melihat ini sebagai masalah penting,” tegas Senator NTT tersebut.

Pada kesempatan ini Bupati Bangli menitipkan proposal kepada Komite II DPD RI mengenai penanganan krisis danau kepada pemerintah pusat dan agar DPD RI dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan krisis danau tersebut. (npm)