Jokowi: UU yang Menyulitkan Rakyat Harus Kita Bongkar

Kastara.ID, Jakarta – DPR dan pemerintah berhasil menyelesaikan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN, di bidang perjanjian kerja sama internasional, penyelenggaraan haji, kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain.

Semua itu untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat. “Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah,” kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Presiden memberikan apresiasi terhadap DPR, karena telah mendukung sepenuhnya setiap program-program setiap instansi negara dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untk bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah,” ujar Presiden.

Menurut dia, selama ini dukungan DPR pada penyelenggaraan roda pemerintah sangat besar terhadap rencana program yang diajukan kementerian. Jalinan kerja sama yang dirajut oleh keduanya sangat efektif, sehingga setiap program di atas berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Jokowi, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018 dan menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, karena ini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berkaitan dengan pengawasan sinergisme antara keduanya telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35, Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan
datang. (rya)