Public Trust Jadi Elemen Penting dalam Penegakan Supremasi Hukum

Kastara.ID, Jakarta – Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tersebut akan memunculkan legitimasi yang utuh kepada negara dan pemerintahannya. “Kinerja BNPT harus diarahkan untuk meraih public trust dalam upaya penanggulangan terorisme. Menguatkan opini publik negara tidak pernah kalah dari terorisme,” kata Menteri PANRB, Syafruddin dalam acara Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019 dengan BNPT, di Jakarta, Kamis (17/1).

Kontra terorisme yang dilakukan BNPT merupakan perang untuk merebut opini publik. Penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia. “Simbol negara era demokratisasi berupa penegakan hukum dengan meraih simpati publik,” ujar Syafruddin. Sebab jika pelaku teror berhasil menebar ketakutan yang luas maka negara dianggap lemah dan tidak mampu mendapat legitimasi rakyat.

Sehingga BNPT harus semakin diperkuat melalui kinerjanya agar dapat meraih kepercayaan dari masyarakat. Sebab saat ini ancaman terorisme sangat dinamis dan sedang bertranformasi. “Landasan keamanan yang mantap akan menjadi landasan yang kuat untuk berjalannya program ekonomi dan pembangunan,” ucap Syafruddin.

Untuk mendukung penguatan kinerja BNPT, menurut Syafruddin ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti fokus dan membuat prioritas. “Lebih fokus pada hasil dan menciptakan kinerja yang berkualitas artinya fokus memberikan kemanfaatan bagi publik,” tutur Syafruddin.

Terkait pengembangan SDM di BNPT perlu dilakukan akselerasi kinerja atau shifting komposisi pelaksana fungsional untuk menjamin secara teknis pendayagunaan SDM dapat segera memenuhi standar kinerja yang dibutuhkan organisasi. Mendukung hal tersebut maka peningkatan kinerja BNPT harus dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP). “Melalui SAKIP, setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang digunakan,” harap Syafruddin.

Dengan demikian ada kejelasan parameter kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu dengan mengimplementasikan SAKIP akan mengurangi pemborosan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan mendorong tata kelola pemerintahan lebih baik lagi.

Pada kesempatan tersebut Menteri Syafruddin mengapresiasi Kepala BNPT beserta jajarannya atas kinerja yang ditunjukan selama ini dalam hal pemberantasan terorisme. Bahkan menurut Syafruddin banyak negara di dunia yang memuji pola-pola yang dilakukan BNPT dalam penegakkan hukum kasus terorisme. Sehingga Menteri PANRB menyetujui rencana pengembangan organisasi BNPT.

Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan juga Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.

Suhardi mengatakan, acara ini bertujuan untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme yang efektif dan efisien. Selain itu juga membangun komitmen setiap unit kerja mencapai target yang telah ditetapkan. (rya)