Pandangan Umum Fraksi DPRD Depok di Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Kastara.ID, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna DPRD Depok secara virtual (16/7). Dipimpin Ketua DPRD Depok TM Yusufsyah Putra, sidang tersebut dihadiri oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris guna mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2020.

Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI. Tujuh fraksi itu juga memberikan apresiasi terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok selama 10 tahun berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan oleh Ade Firmansyah. Dirinya mengatakan, serapan anggaran belanja di Kota Depok masih dalam kategori wajar. Terutama dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 yang berdampak pada realisasi program dan kegiatan pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Kota Depok.

“Fraksi PKS memandang penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk melakukan berbagai langkah antisipasi ke depan berkenaan dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan grafiknya masih meningkat tajam meski sudah diberlakukan PPKM Darurat,” ungkapnya dalam membacakan pandangan umum fraksi.

Menurutnya,kebijakan umum dalam alokasi dan pelaksanaan anggaran belanja daerah harus dipersiapkan dengan lebih matang, berkualitas, tepat sasaran, dengan output, outcome, dan impact. Tentu yang berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Depok.

Sementara perwakilan Fraksi Gerindra, Edi Masturo menuturkan, ke depannya harus ada solusi yang tepat bagi perencanaan dan penganggaran bagi masing-masing dinas. Pemkot Depok juga harus meningkatkan sinergisitas dengan DPRD agar didapat anggaran yang dapat terserap secara maksimal.

“Dengan begitu, dapat tercapai penyerapan anggaran yang baik dengan banyaknya program kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (dha)