Pencalonan Kaesang dan Reaksi Wali Kota Depok

Oleh: Dimas Supriyanto

SEJUJURNYA, sampai sejauh ini, saya belum yakin, Kaesang Pangarep benar-benar mau terjun ke politik dan mencalonkan diri jadi Wali Kota Depok. Sebelumnya dia pasang baliho besar dan menyatakan ‘siap’ -yang ditafsirkan siap menjadi kepala daerah-  tapi ternyata hanya “gimmick” untuk perkenalan bisnis kuliner barunya.

Andai pun dia nyalon, saya juga masih belum yakin -bahkan tidak yakin- dia akan menang di pemilihan di wilayah yang 18 tahun terakhir berada dalam cengkeraman politisi PKS.

Sebab, mengutip pengakuan “orang dalam” sendiri; PKS adalah ”partai komunis dalam cita rasa ideologi Islam” -yang cenderung menghalalkan segala cara- untuk memenangkan persaingan politiknya. Termasuk membawa warga luar Depok untuk menambah suara mereka.

Akan tetapi -saya sudah yakin bahwa atas pemunculan nama Kaesang Pangarep,  para politisi yang berkuasa di Depok panik, kelimpungan dengan munculnya sosok “pesaing”/kandidat baru yang tak terduga; anak muda generasi Z -yang berpembawaan “nyleneh” dan kocak itu.

Hal itu terlihat dari tanggapan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang langsung nge-gas, “darting”, hilang akal sehatnya, dan merosot kecerdasannya -menghadapi pemunculan anak bontot Jokowi yang ramai diberitakan mencalonkan diri sebagai calon penerusnya di Depok.

“Jangan coba-coba jadi wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Karakter Depok perlu dipahami dulu, karakter warganya juga begitu,” ungkap Idris dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (26/6).

“Karakter Depok harus dia paham dulu, karakter warganya juga begitu, beda orang Betawi sini dengan orang Jawa itu beda, walaupun di Depok banyak orang Jawa,” imbuh Idris

Sang Wali Kota yang masih memerintah itu pada Jumat (23/6) menyindir putera bungsu Presiden Jokowi, yang berminat terjun ke politik dan ikut pemilihan wali kota. M Idris bahkan membawa-bawa dikotomi karakter suku Betawi dan Jawa.

“Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan masyarakt urban, makanya harus belajar banyak dulu,” timpalnya.

“Beda Betawi sini sama Jawa, orang Jawa di Depok sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat urban,” katanya, memberikan gambaran terkait karakterstik warga Depok.

Wali Kota Idris yang sedang giat mempromosikan isterinya, Elly Farida, yang terngah maju menjadi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Jawa Barat dari PKS mewanti-wanti kepada Kaesang agar jangan coba-coba mencalonkan Wali Kota Depok, kalau belum memahami Kota Depok serta karakteristik masyarakatnya.

“Karena warga Depok cerdas-cerdas dan kritis-kritis, LSM-nya banyak serta kaum urban yang dikelilingi lima kota metropolitan,” ujar Idris usai memimpin doa bersama pembangunan Alun Alun dan Taman Hutan Kota Wilayah Barat, akhir pekan kemarin.

Rencana Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok tak pelak mengancam posisi PKS. Singgasana PKS selama 18 tahun terakhir, seperti terguncang dengan munculnya Kaesang, sehingga dia komentar ngasal. Asbun.

Entah di mana M Idris selama ini, sehingga dia tidak tahu bahwa Proklamator RI, Ir. Soekarno (1945-1967) dan penerusnya,  Suharto (1967-1998), adalah orang Jawa.

Selain itu, ada Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-20024) yang mengurus Indonesia masing-masingnya dua periode atau 10 tahun.

Sedangkan di DKI Jakarta, wilayah ibukota sebagai kota terbesar di Indonesia, ada Suwirjo, Suwahjo Sumodiloho, Sudiro, Soemarno, Tjokropranolo, R. Suprapto, Wiyogo Atmodarminto, Sutiyoso, dan Joko Widodo.

Deretan nama nama Jawa dengan akhir O – itu menegaskan bahwa orang Jawa bisa mengurus DKI dan Indonesia. Bukan sekadar Solo, Semarang, Bondowoso, Kutoardjo, dan sekitarnya.

Apalagi -“cuman” Depok?

Jika melihat gesturnya -ketika bicara tentang politik- Kaesang Pangarep nampak setengah hati dan sekadar iseng iseng. Sedangkan PKS nampak terhenyak dan terancam.

Sebagai “tes ombak”, nampaknya Kaesang sudah sukses membikin partai berideologi Ikhwanul Muslimin (IM) itu kebakaran jenggot.

Tapi -seriusnya- Jawa dan bukan Jawa bukan kriteria pokok bagi pemimpin daerah di masa kini. Ahok BTP, yang asal Belitung, Kristen dan Tionghoa, menjadi pemimpin DKI Jakarta paling cemerlang, menyusul legenda Bang Ali Sadikin yang asal Sumedang. Sayangnya dia kepleset ayat dan diplintir jadi kasus penistaan agama, sehingga masuk penjara. Tapi, terbukti sekeluarnya dari penjara, dia moncer lagi sebagai Komisaris Pertamina.

Sedangkan Fauzy Bowo, yang notabene asli Betawi, hanya berkesempatan mememimpin DKI Jakarta satu periode saja. Kalah dengan Sutiyoso yang orang Jawa -dan memerintah selama 10 tahun, (Oktober 1997–7 Oktober 2007).

Bahwa Mohammad Idris memimpin Depok selama dua periode -sejak 2016  ya, itu prestasinya. Tapi apakah dia memahami aspirasi warga Depok- sebagaimana klaimnya? Ya, belum tentu.

Kekuatan partailah yang mengorbitkannya. ‘Mesin partai’-nyalah yang menjaga di posisinya. Bukan figur, bukan terobosan dan prestasi kepemimpinannya -dan manfaat yang didapat warga.

Depok dikenal sebagai kota sektarian dan intoleran sejak dipimpin dan dikuasai politisi PKS. Sederet skandal mewarnai birokrasi yang dikelola oleh politisi yang berideologi Islam Puritan intoleran ini.

Mencermati berbagai kebijakannya, lebih tepat Wali Kota Depok Mohammad Idris lebih sarat kontroversi ketimbang prestasi. -sebagaimana yang ramai diberitakan media massa cetak dan online.

Terakhir seputar ngototnya merelokasi SDN Pondok Cina 1 -meski sudah diprotes wali murid. Dan ngototnya membangun Masjid Jami Al-Quddus di Jalan Margonda Raya -kawasan pusat kota yang terkenal karena kemacetannya.

M Idris ngotot merelokasi SDN Pondok Cina 01 lantaran dia mau membangun Masjid Agung -dengan dalih telah lama direncanakan dan sudah mengantongi izin dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Seandainya M Idris benar benar “memahami karakter warga Depok”, masjid agung itu, tentulah, sudah berdiri dan para murid yang harus pindah itu, sudah menempati sekolah baru.

Nyatanya, lantaran mendapat perlawanan, sampai kini masjid itu belum terbangun.  Terus tertunda.

Bahkan, Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kemendagri, Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, kementerian/lembaga, harus ikut “cawe cawe” menanggapi gagasan “ngasal” dan sektarian dari Wali Kota PKS ini.

Sebelumnya, M Idris jadi berita karena disebut-sebut berada di belakang kebijakan melakukan razia kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Depok -sebagai reaksi spontan meledaknya kasus Reynhard Sinaga; predator seksual pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris yang heboh pada 2020 lalu dan diketahui ber-KTP Depok. Belakangan, dia membantah telah mengeluarkan kebijakan seperti itu.

Kontroversi lainnya dari kepemimpinan M Idris adalah munculnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyelenggaraan Kota Religius (PKR).  Melalui Raperda itu, warga Kota Depok akan diatur tentang bagaimana menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, termasuk cara berpakaian.

Tak pelak, raperda tersebut memicu kontroversi karena dinilai diskriminatif dan dapat memicu konflik antarumat beragama.

Depok adalah kota plural -kota bhinneka. Bahkan kota ini, merujuk pada sejarahnya -kondang dengan sebutan “Belanda Depok” dengan warga Kristen sebagai cirinya.

PKS-lah yang menjadikan Depok jadi kota Ikhwanul Muslimin, kota “akhi-ukhi – antum – yarmukallah – syafakallah” – kota Islam impor, Islam baru, kadrun – keArab-araban – dan intoleran.

Kebijakan “pekok”  lainnya dari M Idris adalah pemisahan parkir laki-laki dan perempuan -sekaligus kebijakan pertama di Indonesia, mungkin juga di dunia- di mana kendaraan bermotor di lahan parkir dipisahkan berdasarkan gender. Memang kapan ada peristiwa pelecehan gara-gara parkir kendaraan laki-laki dan perempuan dicampurkan?

Bahkan ada komika yang mengolok olok ide parkir khusus perempuan itu penghinaan, karena menyamakan perempuan dengan kaum difabel.

Tak kurang absurdnya, kepemimpinan Wali Kota M Idris adalah memutar lagu di lampu merah. Tak tanggung-tanggung, lagu yang diputar di setiap lampu merah tersebut adalah lagu ciptaan Koko Thole yang dinyanyikan oleh M Idris sendiri yang berjudul “Hati-Hati”. Konon, ide menyanyi di lampu merah itu merupakan bagian dari program “Joyfull Traffic Management” (Joytram) yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.

Program kontroversi lainnya adalah Kartu Depok Sejahtera yang menuai mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok. Pemicunya, adalah dugaan program KDS tersebut telah dipolitisasi untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera, partai asal M Idris.

Ke-38 anggota DPRD Depok yang memberikan mosi tidak percaya berasal dari beberapa fraksi, diantaranya PDIP, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Jadi, apa yang layak dibanggakan dari model kepemimpinan yang “ngasal” itu? Kebijakannya nyaris tanpa kajian, reaktif, spontan, lalu ditarik kembali -setelah ada perlawanan, penolakan dan kontroversi.  Atau hilang diam diam, setelah jadi olok-olok warga.

Dengan model kepemimpinan seperti itu, Wali Kota M Idris merasa memahami dan  mewakili karakter warga Depok?

Phuiih….

Selama 18 tahun terakhir, Kota Depok telah menjadi basis PKS. Setelah era Badrul Kamal-Yus Ruswandi yang maju lewat jalur independen, penguasa selanjutnya di Depok selalu dari PKS, tepatnya sejak tahun 2006. Sebut saja Nur Mahmudi Ismail yang terpilih sebanyak dua periode.  Dilanjutkan Mohammad Idris. Ia memimpin sejak 2006 hingga 2024 mendatang.

Mendadak kini muncul Kaesang Pangarep yang membikin panik PKS, sehingga wali kotanya gemetar, nge-gas, dan asbun.

Saya masih belum yakin Kaesang Pangarep akan memenangi Pilwakot Depok, jika dia benar-benar maju dan mencalonkan diri.

Tapi saya akan membantu memenangkannya, untuk mengakhiri kekuasaan rezim di kota tempat saya tinggal -dari dominasi politisi partai kepanjangan kelompok Islam TransNasional Ikhwanul Muslimin, yang intoleran ini. (*)

* Penulis adalah wartawan, tinggal di Kota Depok sejak awal 1980.