Kastara.ID, Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin, 18 Januari 2021. Jokowi akan meninjau dan mengunjungi korban bencana banjir yang terjadi sejak beberapa hari lalu.
Saat memberikan keterangan, Senin (18/1), Heru menjelaskan, Jokowi ingin memastikan berbagai hal yang dibutuhkan korban banjir sudah tertangani dengan baik. Terutama penyaluran bantuan harus sampai ke tangan para korban. Pasalnya menurut Heru, banyak masyarakat yang terdampak banjir yang membutuhkan bantuan.
Selain itu, kehadiran Jokowi juga untuk mengetahui apa saja kebutuhan warga terdampak, selain yang sudah disalurkan. Heru menegaskan, Jokowi sangat menaruh perhatian terhadap para korbam banjir.
Seperti diketahui beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dilanda bencana banjir. Disebutkan banjir terjadi akibat curuh hujan yang cukup tinggi. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.
Namun berbagai pihak menyebut banjir terjadi bukan semata-mata akibat curah hujan, melainkan dampak dari kerusakan ekologi dan lingkungan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, kerusakan alam di Kalsel akibat pemberian izin perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit.
Saat memberikan keterangan (15/1), Kisworo mendesak Jokowi segera datang ke Kalsel. Bukan hanya untuk meninjau dan memberikan bantuan kepada korban banjir, menurut Kisworo yang lebih penting Jokowi harus melihat secara langsung dampak kerusakan alam yang terjadi.
Kisworo menambahkan pemberian izin secara serampangan kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit terbukti telah merusak lingkungan dan ekologi di tanah Borneo.
Walhi meminta Jokowi juga memperhatikan kondisi di Kalsel yang ditimpa banyak kondisi darurat. Selain kerusakan ekologi, menurut Kisworo di Kalsel juga terjadi konflik agraria yang luar biasa. Kisworo menyatakan, Kalsel adslah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Investor. (ant)