Kegaduhan Politik Karena Tidak Ada Haluan Negara

Kastara.id, Jakarta – Forum Rektor Indonesia (FRI) mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun negara yang maju tanpa haluan negara yang baik.

Hal itu mengemuka dalam FGD Bidang Kajian GBHN yang berlangsung di Gedung Graha Universitas Gunadarma, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).

“Saya pikir ini bisa kita ketahui, negara yang maju yang mempunyai haluan negara. Saat ini semua seolah-olah mempunyai kewenangan lebih, akhirnya terjadilah kegaduhan-kegaduhan politik, yang secara esensi pembangunan menjadi terganggu,” kata Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Asep Saefuddin di sela-sela FGD.

Padahal kata Asep, kalau ada haluan negara semuanya punya pedoman ke haluan negara, baik lembaga negara (DPR) ataupun lembaga negara lainnya seperti KPK, MK, dan lain-lainnya.

“Nah, Indonesia dengan adanya perubahan politik, dan tidak memiliki lagi haluan negara, dan semuanya seolah-olah diserahkan kepada Presiden ataupun partai politik dan ini terlalu berubahnya cepat sekali dan ini sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut,” ujar Asep.

Menurut Asep, GBHN sebenarnya produk Undang-Undang Dasar (UUD) dan itu bagus, walaupun tahun 2007 dibuat program RPJM, tetapi ini berbeda dengan Haluan negara.

“Kalau ada haluan negara siapapun Presidennya harus memakai haluan negara tersebut, kalau tidak punya maka akan dibawa misinya namun belum tentu benar dan juga belum tentu salah, tapi tidak komprehensif, dan tidak holistik,” kata Asep Saefuddin.

Sementara itu Rektor Universitas Sebelas Maret Ravik Karsidi mengatakan, pentingnya haluan negara, di mana pada saat pemerintahan orde baru, terlepas dari beberapa kelemahannya itu salah satu yang bagus itu adalah GBHN. Karena dengan adanya GBHN tujuannya menjadi jelas bahwa pada tahun ini akan mencapai apa, dan apa yang akan dihasilkan pada tahun berikutnya.

“Jadi betapa pentingnya haluan negara, karena bila nanti presidennya ganti, maka beda lagi haluannya. Haluan ini diharapkan menjadi kiblat jangka panjang, mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi pokok-pokoknya yang kita harapkan DPR, MPR, DPD, tokoh-tokoh politik harus fokus ke haluan negara,” ujar Ravik. (npm)