Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Indonesia Timur

Kastara.id, Jakarta – Warga yang tinggal di provinsi kepulauan masih belum mendapat perhatian dalam fasilitas mudik seperti di pulau jawa. Sehingga jelas bahwa pemerataan kesejahteraan dan pembangunan belum merata. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam acara diskusi bersama wartawan dengan tema diskusi seputar mudik lebaran, bertempat di press room DPR RI, Selasa (20/6).

“Ini adalah kewajiban negara, DPR dan DPD harus cermati urusan ini, karena kepentingan umum. Hal ini sudah cukup lama terabaikan. Kemenhub dan pemerintah pusat harus melihat masalah di Indonesia bagian timur soal bagaimana sulitnya akses mudik bagi warga yang hendak mudik dari warga yang bekerja dan tinggal di provinsi kepulauan seperti NTT, NTB, Maluku, Kepri, Sulteng, dan Sulawesi Tenggara,” ujar Nono.

Nono menyampaikan, tidak seperti masyarakat di Pulau Jawa yang sering mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mudik gratis, maka berbanding terbalik di Indonesia Timur yang sekarang serba sulit, karena faktor alam seperti angin kencang yang menyebabkan diturunkannya frekuensi penerbangan.

Nono berharap dengan adanya RUU Provinsi Kepulauan yang digagas DPD RI, akan menjadi solusi komprehensif untuk masyarakat di Indonesia Bagian Timur, bukan saja soal transportasi, tapi juga prioritas dalam pembangunan lainnya.

“RUU Provinsi Kepulauan ini diharapkan bisa menjadi payung bagi provinsi kepulauan yang ada di NKRI. Selain itu perlu ada perbaikan. Menurut saya jika diperlukan baik juga ada pemekaran agar pemerataan pembangunan dapat terasa, dari pada diperuntukkan kepada BUMN yang indikasinya merugi terus. Jika anggaran dialokasikan ke daerah itu uang akan berputar, roda perekonomian berjalan, dan efek positif lainnya juga akan berbanding lurus. Kita harus mendorong dewan otonomi daerah, tinjau kembali tentang moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), karena saat ini Di DPD ada 176 DOB jadi jangan distop sama sekali, tapi harus dukung daerah supya mandiri,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite II Parlindungan Purba menyoroti soal kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik. “Saat kami rapat dengan Dirjen Perhubungan, kami dapat informasi angka kecelakaan pada tahun 2016 sebesar 1.289 hal yang signifikan turun karena di tahun 2015 kecelakaan mencapai angka 2.552. Dapat kami sampaikan bahwa jalan-jalan aspal di perlintasan kereta api juga diperbaiki agar lancar lalu lintas kendaraan di perlintasan,” ujarnya.

Parlin juga sampaikan agar kereta api bisa terintegrasi dengan bandara untuk meminimalisir kemacetan dijalan raya. “Semoga segera terealisasi di bandara Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi umum kereta api sehingga bisa menurunkan tingkat kemacetan di jalan raya yang tentu saja menghemat waktu dan tenaga bagi masyarakat yang bepergian,” katanya.

Rencananya pada tanggal 22 Juni Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ketua Komite II Parlindungan Purba akan memantau ke beberapa tempat seperti Bandara Soekarno Hatta, pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Pulogadung, dan rumah potong hewan PD Dharmajaya di Cakung, Jakarta Timur. (dwi)