Politik di Indonesia Masih Bersifat Transaksional

Kastara.id, Tangerang Selatan – Politik transaksional yang tumbuh subur dalam dunia perpolitikan Indonesia telah menyalahi asas yang terkandung dalam demokrasi pancasila. Demikian diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat mengisi Seminar Empat Pilar di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (21/07).

Menurutnya, transaksi yang terjadi dalam politik akan sangat berbahaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Politik yang demokratis sesuai asas demokrasi pancasila akan tergusur oleh nominal uang dalam praktek politik yang terjadi.

“Transaksi itu kalau mau menjadi bupati itu bayar, bayar partai bayar rakyat macem-macem bayar yang terjadi kan membela yang bayar bukan membela rakyat, itu yang nggak boleh” kata Zulkifli Hasan.

Zulhas, begitu sapaan akrabnya, mencontohkan seorang wakil rakyat yang dipilih karena uang. Menurutnya itu akan berbahaya karena yang membayar adalah orang yang kaya raya lalu menjadi wakil rakyat untuk menjadi kaya lagi. “Memilih itu yang memiliki integritas, keberpihakan pada rakyat, yang berjuang untuk rakyat, nah bukan sekedar mencari kaya” ujarnya.

Zulhas menyebut kesenjangan yang terjadi di Indonesia merupakan buah yang dipanen dari banyaknya transaksi politik. Untuk itu dia menyarankan untuk kembali meluruskan makna dari demokrasi pancasila.

Ia menjelaskan bahwa tujuan dari demokrasi Pancasila itu harus melahirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bersama, bukan malah memunculkan kesenjangan di masyarakat. “Kalau sekarang ada kesenjangan berarti ada yang salah, yang salah ya politiknya yang transaksional,” kata Zulhas. (npm)