Kastara.ID, Jakarta – Polemik penggunaan jasa infuencer oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuat pihak istana buka suara. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menilai hal itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada yang salah. Terutama untuk kepentingan sosialisasi program-program pemerintah.
Saat memberikan keterangan kepada awak media (21/8), Donny mengatakan, influencer punya banyak follower atau pengikut di media sosial. Itulah sebabnya tenaga mereka dibutuhkan untuk menyosialisasikan kebijakan dan program-program pemerintah kepada masyarakat, khususnya milenial.
Menggunakan jasa influencer menurut Donny akan membuat jangkauan sosialisasi menjadi lebih luas. Donny menjelaskan jumlah kalangan milenial di Indonesia saat ini mencapai 40 persen dari total penduduk. Merekalah yang menjadi target para influencer.
Donny menjelaskan, dana sebesar Rp 90,45 miliar yang dikeluarkan untuk influencer adalah anggaran kehumasan. Dialokasikan untuk berbagai hal, seperti iklan layanan masyarakat, iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku dan beragam metode sosialisasi lainnya. Donny menambahkan, tidak semua anggaran itu untuk influencer tapi juga untuk hal-hal yang lain.
Selama untuk hal-hal yang baik, penggunaan influencer menurut Donny tidak masalah. Selama mereka adalah orang yang berkompeten dan bisa mensosialisasikan kebijakan pemerintah.
Alumnus Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) ini juga membantah anggapan penggunaan influencer lantaran Presiden Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya. Donny menyatakan influencer hanya membantu menyosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat dengan cara berbeda.
Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, pemerintah telah mengucurkan dana cukup besar untuk influencer. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 90,45 miliar. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). (ant)