Kastara.ID, Jakarta – Penahbisan Kaisar baru Jepang, Naruhito, menuai kontroversi. Hal tersebut karena pemerintah memutuskan menggunakan kas negara untuk biaya prosesi penobatan pewaris takhta Akihito tersebut.
Naruhito menerima takhta secara resmi melalui sebuah upacara (22/10). Setelah sebulan kemudian, Naruhito akan menjalani ritual pengucapan syukur sakral yang dikenal dengan nama Daijosai.
Berdasarkan keterangan, pemerintah menggelontorkan dana jutaan dolar hanya untuk upacara penerimaan tahta, di mana para pemimpin dunia akan hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin.
Menurut para kritikus, kedua upacara tersebut merupakan ritual keagamaan. Pendanaan dari duit publik tentu melanggar konstitusi yang menetapkan pemisahan urusan agama dan negara.
Konstitusi baru Jepang memang menekankan pemisahan agama dan negara, negara harus menjauh dari pendidikan keagamaan atau kegiatan keagamaan lainnya. Namun selama ini, segala gugatan terkait kerajaan selalu gagal lolos. (yan)
Kastara.Id,Depok - Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono memberikan Sambutan dalam Kegiatan Scratch Day Celebration…
Kastara.Id,Depok - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat Wili Sumarlin memastikan pemilihan…
Kastara.Id,Depok - Kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat secara resmi melantik…
Kastara.Id,Depok - Berdasarkan Nomor 015/BSS/PS/V-2024 TANGGAL 14 MEI 2024. Seluruh jajaran pengurus Perkumpulan Barisan Supian…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, jurnalisme investigasi keberadaannya sangat penting…
Kastara.Id,Jakarta - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, demokrasi asli Indonesia sumbernya adalah…
Leave a Comment