Kastara.ID, Jakarta – Penahbisan Kaisar baru Jepang, Naruhito, menuai kontroversi. Hal tersebut karena pemerintah memutuskan menggunakan kas negara untuk biaya prosesi penobatan pewaris takhta Akihito tersebut.
Naruhito menerima takhta secara resmi melalui sebuah upacara (22/10). Setelah sebulan kemudian, Naruhito akan menjalani ritual pengucapan syukur sakral yang dikenal dengan nama Daijosai.
Berdasarkan keterangan, pemerintah menggelontorkan dana jutaan dolar hanya untuk upacara penerimaan tahta, di mana para pemimpin dunia akan hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin.
Menurut para kritikus, kedua upacara tersebut merupakan ritual keagamaan. Pendanaan dari duit publik tentu melanggar konstitusi yang menetapkan pemisahan urusan agama dan negara.
Konstitusi baru Jepang memang menekankan pemisahan agama dan negara, negara harus menjauh dari pendidikan keagamaan atau kegiatan keagamaan lainnya. Namun selama ini, segala gugatan terkait kerajaan selalu gagal lolos. (yan)