Kastara.ID, Jakarta – Hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas memperlihatkan, elektabilitas Partai Demokrat (10,7 persen) masuk tiga besar di bawah PDIP (22,8 persen) dan Gerindra (13,9 persen).
Hasil survei tersebut menjadi perhatian M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, yang disampaikan kepada Kastara.ID, Rabu (23/2) siang.
“Tiga partai tersebut, termasuk Golkar, diperkirakan akan terus bersaing hingga 2024. Partai mana yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat dan kadernya terbebas dari kasus korupsi, akan dengan sendirinya menjadi pemenang pada Pileg 2024,” ungkapnya.
Menurut Jamil, dari empat partai tersebut, tampaknya elektabilitas Partai Demokrat yang mengalami kenaikan signifikan. PDIP dan Gerindra, meskipun mengalami kenaikan namun relatif kecil.
“Jadi, dari banyaknya partai yang di survei Kompas, hanya Partai Demokrat yang elektabilitasnya naik lebih besar. Kenaikan elektabilitasnya Partai Demokrat menarik diamati apakah akan mengulang kejayaannya pada Pileg 2009,” jelas Jamil yang juga mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Partai Demokrat, lanjut Jamil, elektabilitasnya berpeluang minimal masuk dua besar bila tetap konsisten dengan jargonnya berkoalisi dengan rakyat. Jargon tersebut tidak sekedar dikampanyekan, tapi benar-benar diimplementasikan oleh semua kadernya.
“Untuk itu, kader Demokrat harus hadir dalam setiap kesulitan rakyat. Dengan begitu, rakyat akan merasakan manfaat jargon berkoalisi dengan rakyat,” jelasnya.
Keberpihakan dengan rakyat juga harus tercermin dari perjuangan anggota DPR RI dan DPRD Partai Demokrat. Semua kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak dengan rakyat harus ditolak. Dengan begitu rakyat yakin, Partai Demokrat memang pembela mereka.
Selain itu, Partai Demokrat harus konsisten menjaga praktik demokrasi di Indonesia. Hal itu tidak hanya di eksternal partai, tapi juga di internalnya.
“Setiap ancaman terhadap demokrasi, Partai Demokrat harus menjadi garda terdepan membelanya. Bahkan Partai Demokrat harus melawan siapa pun yang berupaya melemahkan demokrasi di tanah air,” ungkap Jamil yang juga penulis buku Riset Kehumasan ini.
Di internal, Partai Demokrat juga harus konsisten melaksanakan demokrasi. Misalnya, dalam Musda dan Muscab, sudah seharusnya calon yang memperoleh suara terbanyak yang disahkan oleh DPP menjadi ketua DPD dan ketua DPC. Dengan begitu, masyarakat akan menilai Partai Demokrat memang partai yang demokratis.
“Kalau Partai Demokrat konsisten melakukan hal itu, maka tidak sulit kiranya untuk mengerek elektabilitasnya masuk dua beaar. Bahkan tidak menutup kemungkinan menyodok ke peringkat 1 sebagaimana pada Pileg 2009,” tandas Jamil. (dwi)