Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp 76,59 triliun sampai 17 Maret 2021, atau mencapai 10,9 persen dari pagu Rp 699,43 triliun pada tahun ini.
“Realisasinya didominasi bidang kesehatan, perlindungan sosial serta dukungan kepada UMKM,” ujar Sri, saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2021 (23/3).
Berdasarkan persentase dari pagunya, belanja PEN terbesar ada di perlindungan sosial mencapai Rp 25,97 triliun atau 16,5 persen dari pagunya Rp 157,41 triliun. Belanja PEN untuk perlindungan sosial dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos).
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Subsidi Kuota Internet, hingga diskon dan gratis listrik. “Dampaknya konsumsi rumah tangga terus menguat,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 29,63 triliun atau 16 persen dari pagu Rp 184,83 triliun. Belanja PEN ini membuat konsumsi pemerintah jadi positif.
“Pengeluaran konsumsi pemerintah termasuk dukungan UMKM, bantuan iuran JKN, serta pengadaan alat kesehatan dan APD,” terangnya.
Sementara untuk insentif dunia usaha sudah mencapai Rp 7,15 triliun atau 12,2 persen dari pagu Rp 58,46 triliun, kesehatan Rp 12,4 triliun atau 7 persen dari pagu Rp 176,3 triliun, dan program prioritas Rp 1,44 triliun atawa 1,2 persen dari pagu Rp 122,42 triliun.
Realisasi belanja PEN untuk investasi publik dilakukan dengan terus membangun sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur melalui Padat Karya kementerian/lembaga, food estate, hingga kawasan strategis.
“Anggaran PEN tetap ditunjukkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi,” pungkasnya. (ant)