APBN: Instrumen Pelindung Masyarakat dan Ekonomi

Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2020 melalui video conference, Selasa (25/8).

“Artinya kita perlu untuk terus menjaga di bulan Agustus ini, gerakan dari indikator kita masih sangat bervariasi. Ada yang masih tetap positif, ada yang sudah menunjukkan flat atau bahkan terjadi pembalikan dari bulan Juni menjadi ke zona negatif lagi. Jadi, kita harus hati-hati karena proses pemulihan ekonomi tidak berjalan secara stabil dan solid yang terlihat pada indikator di bulan Juli ini,” ungkap Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa APBN akan terus melakukan fungsinya menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi baik dari sisi penerimaan yaitu insentif-insentif di bidang perpajakan, maupun dari sisi belanja baik itu belanja bansos maupun belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah untuk bisa mendorong konsumsi masyarakat dan mengembalikan confidence investasi.

“Pemerintah akan terus memonitor dan meningkatkan kinerja dari belanja terutama yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi. Sehingga tren untuk pemulihan ekonomi bulan Juli bisa semakin distabilkan dan dibuat jauh lebih bertahan dan positif agar kita betul-betul bisa memulihkan ekonomi pada kuartal ketiga dan selanjutnya,” pungkas Menkeu. (mar)