Penanganan Covid-19 dan Program PEN Banyak Memakai Belanja Negara

Kastara.ID, Jakarta – Kinerja realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp 1.252,4 triliun atau 45,7% dari dari pagu Perpres 72/2020. Total belanja negara, tumbuh tipis 1,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juli tahun lalu sebesar 7,9%.

Jika dilihat dari belanja pemerintah pusat yaitu Rp 793,6 triliun atau 40% dari total belanja di dalam Perpres 72/2020 hanya tumbuh 4,2% dibandingkan belanja tahun lalu pada bulan Juli dimana tumbuh 9,2%.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2020 melalui video conference pada Selasa (25/8).

“Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) adalah Rp 419,6 triliun atau 50,2% dari total belanja K/L yang ada di dalam Perpres, pertumbuhannya flat 0 dibandingkan tahun lalu. Sedangkan belanja non K/L yaitu sebesar Rp 374 triliun atau 32,8% ini naik cukup besar yaitu 9,5 karena banyak program-program PEN memang dimasukkan dalam pos belanja non K/L. Ini yang menyebabkan belanja non K/L kita nanti akan mengalami kenaikan. Kalau dilihat, posnya Rp 1.138,9 triliun itu naik luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 778,9 triliun,” jelas Menkeu.

Untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah sebesar Rp 458,8 triliun atau 60,1% dari total transfer di dalam Perpres 72, negatif dibandingkan tahun lalu yaitu minus 3,4 di mana untuk transfer ke daerah sendiri mengalami kontraksi 5,1% yaitu Rp 410 triliun meskipun dari sisi persentase terhadap Perpres 72 sudah mencapai 59,3%.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD untuk percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

“Dana Desa yang mengalami lonjakan cukup besar. Ini bagus karena ini sebagian signifikan adalah untuk BLT masyarakat di desa. Rp 47,9 triliun sudah teralokasikan atau sudah dibelanjakan dan itu berarti sudah 67,3% dari total alokasi belanja. Dana desa ini naik 50% dibandingkan tahun lalu,” ungkap Menkeu.

Posisi APBN hingga akhir Juli 2020 untuk keseimbangan primer mengalami negatif Rp 147,4 triliun. Kenaikan yang sangat besar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 25,3 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 503 triliun, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 115,3%. Hal ini disebabkan untuk mendanai defisit yang realisasinya sudah mencapai Rp 330,2 triliun atau 31,8% kenaikan defisit terhadap Perpres 72 hingga 79,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ini menggambarkan bahwa APBN kita, penerimaan mengalami tekanan, belanja naik akibat Covid. Oleh karena itu, dampaknya terhadap defisit APBN akan sangat besar. Dalam Perpres, sampai akhir tahun diestimasi sebesar 6,34% dari GDP. Sampai dengan akhir Juli defisit adalah 2% dan GDP,” tutup Menkeu. (mar)