Soal Minyak Goreng, Rakyat Seperti Berpindah dari Satu Ironi ke Ironi Lain

Kastara.ID, Jakarta — Sepekan menjelang Bulan Suci Ramadan, persoalan minyak goreng (migor) belum juga menunjukkan tanda-tanda akan kembali normal. Malah publik kini dihadapkan sebuah ironi baru yaitu migor kemasan yang sebelumnya susah didapat kini melimpah tetapi dengan harga yang membuat dahi berkernyit. Sementara minyak goreng curah yang diberi subsidi dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter ketersediaanya atau pasokannya belum optimal di seluruh daerah sehingga berpotensi menjadi langka.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, setelah harga migor kemasan diserahkan kepada mekanisme pasar, tugas utama Pemerintah saat ini adalah memastikan pasokan migor curah aman dan merata ke seluruh daerah serta memastikan harganya sesuai HET yang telah ditetapkan. Artinya Pemerintah harus memastikan di semua daerah bahkan di pasar-pasar seluruh Indonesia migor curah mudah di dapat atau tidak langka dan dijual sesuai HET. Jika kedua hal ini tidak bisa dipastikan maka sampai kapan pun persoalan minyak goreng ini tidak akan selesai-selesai.

“Soal minyak goreng yang tidak kunjung membaik ini membuat rakyat seperti berpindah dari satu ironi ke ironi lain. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti tidak punya daya tekan yang kuat untuk membuat minyak goreng menjadi stabil lagi. Migor kemasan kan sudah diserahkan ke mekanisme pasar sehingga Pemerintah sudah ringan bebannya karena hanya fokus kepada migor curah. Harusnya tidak ada lagi keluhan di masyarakat yang masih kesulitan mencari migor curah. Jika pemerintah tak mampu jamin kemerataan pasokan migor curah, maka persoalan migor ini tidak akan pernah selesai,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (25/3).

Menurut Fahira, jika pasokan migor curah optimal di seluruh daerah maka permintaan terhadap migor kemasan berpotensi menurun sehingga harga migor kemasan kemungkinan besar akan kembali normal. Oleh karena itu, dirinya berharap Pemerintah mengerahkan semua sumber daya, kuasa, dan kewenangannya untuk memastikan migor curah mudah didapat rakyat dan harganya sesuai dengan HET.

“Bukan cuma rakyat yang bingung soal migor ini, tetapi juga banyak kepala daerah yang juga bingung karena tiap hari mendengar keluhan warganya. Yang harus dipahami, soal migor ini bukan hanya buat kebutuhan rumah tangga, tetapi menjadi kebutuhan pokok jutaan UMKM kuliner di Indonesia. Kalau pelaku UMKM ini susah mendapatkan migor maka usaha mereka tidak berjalan optimal dan ini tidak baik ekonomi rakyat yang saat ini sedang berusaha bangkit,” pungkasnya. (dwi)