Kastara.ID, Buol – Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan setidaknya 1.000 hektar lahan untuk pengembangan klaster tambak udang berkelanjutan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mempercepat realisasi tersebut, sebagai tahap awal, dalam jangka pendek Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah membangun percontohan kluster tambak udang berkelanjutan seluas 5 hektar.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buol, Kamis (24/9). Turut dalam Rapat Koordinasi Teknis Tim Kelompok Kerja (POKJA) peningkatan produksi udang nasional tersebut antara lain perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR dan Kementerian terkait lainnya.
“Hasil identifikasi tim kami, setidaknya ada sekitar 6.000 hektar lahan yang potensial efektif untuk pengembangan budidaya udang. Kami dalam jangka waktu dekat, paling tidak 5 (lima) tahun ke depan bisa merealisasikan minimal 1.000 hektar untuk awal pengembangan industri budidaya udang berkelanjutan di Buol ini. Tahun ini ada percontohan seluas 5 hektar, tujuannya untuk menstimulus investasi masuk,” ungkap Slamet.
Ia juga menyampaikan, nantinya Buol bisa menjadi model untuk pengembangan integrated shrimp farming.
“Saat ini setidaknya sudah ada dua investor yang berminat untuk masuk, termasuk dalam bidang perbenihan udang. Keterlibatan private sector dalam program ini diharapkan akan mempercepat realisasi industri budidaya udang dan Buol bisa jadi sentralnya untuk kawasan Indonesia Timur,” jelasnya.
Bukan hanya skala industri, Slamet juga menargetkan adanya pengembangan tambak rakyat. Menurutnya, tambak rakyat penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Tambak rakyat akan jadi fokus kita. Teknologi kita kenalkan, sehingga produktivitas bisa didorong, dengan demikian nilai tambah ekonomi bisa optimal. Masalah pembiayaan, nanti masyarakat bisa mengakses skema pembiayaan mikro baik yang KKP sediakan melalui BLU- LPMUKP maupun pendanaan KUR,” pungkas Slamet.
Sementara Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Kemenkomarves, Rahmat Mulyanda, mengatakan bahwa Pemerintah menargetkan adanya peningkatan ekspor sebesar 250% di tahun 2024. Target ini salah satunya akan dicapai melalui upaya optimalisasi produktvitas lahan dalam lima tahun mendatang yakni melalui sentuhan teknologi, manajemen dan kelembagaan yang tepat.
“Secara peringkat, posisi Indonesia sebagai eksportir udang belum menggembirakan, oleh karena itu upaya menggenjot pengembangan industri budidaya udang berbasis kawasan jadi sangat penting. Ekonomi kita lagi terpuruk dan perlu upaya menyangga ekonomi ini melalui pemanfaatan nilai ekonomi berbasis sumber daya alam, utamanya perikanan budidaya dan udang adalah komoditas strategis yang harus kita optimalkan. Namun disisi lain, upaya yang kita dorong juga harus betul betul mempertimbangkan aspek tata ruang yang ada, sehingga pemanfaatan bisa berkelanjutan,” jelas Rahmat.
Pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Peningkatan Produksi Udang Nasional. Pokja tersebut melibatkan seluruh lintas sektor terkait dan memiliki fokus dan tanggungjawab dalam mengakselerasi percepatan pengembangan industri budidaya udang nasional. Adapun langkah strategis yang akan didorong di antaranya menjamin fasilitasi input produksi yang efisien; peningkatan kawasan; manajemen operasional yang efektif; investasi; dan pemasaran. (wepe)