Menteri Trenggono Paparkan Program Terobosan ke Komisi IV DPR

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan tiga program terobosan 2021-2024 dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1). Melalui tiga program terobosan ini, KKP menargetkan peningkatan pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga program prioritas yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor Perikanan Tangkap; pengembangan perikanan budidaya yang didukung oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat; serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut, seperti Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, hingga Kampung Rumput Laut.

“Saya mohon dukungan supaya PNBP dari Perikanan Tangkap tidak lagi Rp 595 miliar, tapi bisa lebih tinggi untuk kepentingan bangsa ini,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat kerja tersebut.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, alasannya memilih pengembangan perikanan budidaya demi menjaga ekosistem laut dan darat itu sendiri. Sebab perikanan budidaya yang dikembangkan didasari oleh hasil penelitian dan penerapan inovasi teknologi.

Di samping itu, tren dunia juga memilih jalan serupa sebut saja Jepang, Norwegia,  hingga Tiongkok. “Saya sedang mereview semua. Produksi budidaya dalam 10-15 tahun ke depan akan meningkat tajam, sementara produksi perikanan tangkap akan menurun dengan tajam. Dengan meningkatkan kegiatan budidaya, ekosistem dan populasi ikan di laut akan terjaga sehingga generasi berikut masih akan terpenuhi nutrisinya dari hasil perikanan,” tegas Menteri Trenggono.

Dari pengembangan perikanan budidaya ini juga, Menteri Trenggono berharap Indonesia memiliki komoditas unggulan ke depannya. “Harapan saya adalah Indonesia punya komoditas unggulan. Apa itu lobster yang bisa jadi salah satu unggulan bangsa ini. Biar seluruh dunia datang ke sini untuk melihat,” tambahnya.

Sementara pemilihan Kampung Perikanan Budidaya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini. Kampung-kampung budidaya diplot menjadi sumber ekonomi baru yang tidak hanya diisi oleh kegiatan produksi tapi juga aktivitas ekonomi lainnya.

“Kalau saat ini sudah ada, sifatnya masih sporadis. Untuk yang kami jalankan, kami akan kerja sama dengan Bapak Ibu, sekaligus Pemda supaya skala ekonominya bisa kita hitung. Hulu hilir. Jadi mulai dari bibit, pakan, selanjutnya pembinaan sampai kemudian panen. Lalu kemudian bisa ada industri di situ untuk proccesing baik untuk kepentingan pasar lokal dan ekspor,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Trenggono turut menyampaikan sejumlah capaian kinerja KKP di 2020. Di antaranya dalam kurun waktu Oktober 2019-Desember 2020, KKP berhasil menangkap 100 unit kapal illegal-fishing sebagai komitmen menjaga sumber daya laut dan kedaulatan.

Sedangkan dari sisi akses terhadap modal usaha, realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 mencapai Rp 5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07%. Ini merupakan kinerja yang baik, sebab sebelum-sebelumnya di atas 1 persen. Kemudian realisasi penyaluran dana kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 705,28 miliar kepada 18.684 pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Lalu capaian Nilai Tukar pada Desember 2020 telah meningkat dan mencapai lebih dari 100, yakni 102 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,24 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan. Meskipun hal ini sempat turun yaitu pada masa pandemi disaat penerapan PSBB. (wepe)