Kastara.ID, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra mengatakan, untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah, Kementerian ATR/BPN sudah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kota Palu untuk membantu proses pengadaan tanah maupun penyelesaian klaim tanah masyarakat.
Hal itu dikatakan Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra saat melakukan peninjauan lapangan ke beberapa titik yang menjadi kawasan likuefaksi dan lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban gempa tahun 2018 di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (28/5).
Turut hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, yaitu Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo beserta jajaran; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, M. Shafik Ananta; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widiantono beserta jajaran dan Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid juga beserta jajarannya.
Mulai dari Kawasan Zona Terlarang atau Zona Rawan Bencana 4 Likuefaksi yang berada di Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa, Desa Sibalaya dan Desa Jono Oge, Lokasi Huntap IV atau Duyu yang memiliki luas 36,3 Hektare, Huntap Tondo l atau Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi yang memiliki luas 45 Hektare dan Tondo lII atau Huntap Talise yang memiliki luas 46,8 Hektare.
“Kita sudah keluarkan surat, tadinya kan clearing lahan diberikan kewenangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekarang kita berikan kepada Pemkot. Jadi akan membantu bereskan klaim lahan, setelah beres kita langsung proses pembangunan, kemudian baru bisa kita lakukan proses sertipikasi,” ujar Surya Tjandra dalam siaran resminya, Sabtu (29/5).
Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah dikatakan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN seharusnya bisa dilakukan lebih cepat dengan dukungan kuat dan kerja sama efektif antar pemerintah pusat dan daerah.
“Yang menarik dari kegiatan ini adalah kerja sama yang langka, kalau model kerja sama kita dari pengalaman di Palu ini berhasil, saya dan Pak Wamen PUPR siap keliling Indonesia ke daerah-daerah yang juga mengalami bencana untuk menyelesaikan persoalan di sana,” kata Surya Tjandra.
Wakil Menteri PUPR mengatakan, kendala dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah tidak terlalu banyak karena adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan Pemkot Palu. Ia mengakui bahwa kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN sangat mendukung pembangunan rekonstruksi huntap.
“Kenapa saya ajak Pak Wamen ATR, karena kita PUPR tidak bisa membangun kalau tanpa dukungan dari Kementerian ATR/BPN, dari segi pembangunan kami sudah siap membangun. Mimpi kita akan segera tuntas, harapan akan terwujud bilamana ada sinergi yang kuat,” tutur John Wempi Wetipo.
Wali Kota Palu berharap bahwa pertemuan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah kali ini bisa menjadi solusi atas masalah yang ada.
“Alhamdulillah dari Pak Wamen sangat mendukung untuk kita lakukan konsolidasi tanah untuk mengatasi klaim atas masalah tanah yang ada ini dan Insha Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan pemetaan yang cepat dan akan diselesaikan dengan cepat, semoga bisa cepat selesai,” kata Hadiyanto Rasyid. (ant)