DPR Pastikan Lanjutkan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kastara.ID, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR bakal mengadakan rapat membahas draft Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menurutnya, Bamus akan menjadwalkan pengesahan pembahasan RUU Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna DPR.

Saat memberikan keterangan pada Selasa (31/3), Baidowi menjelaskan jika nantinya paripurna menyetujui pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR akan membuat alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan melakukan pembahasan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan RUU Cipta Kerja tidak hanya dibahas di Baleg, tapi juga dibahas melalui panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus).

Namun Baidowi mengakui, pembahasan RUU Cipta Kerja kemungkinan tidak akan selesai tepat waktu. Hal ini disebabkan kondisi dalam negeri yang saat ini tengah fokus menghadapai pandemi virus corona. Meski saat ini anggota dewan juga turut serta dalam penanganan penyebaran virus corona, Baidowi menegaskan DPR tidak akan melupakan tugas dan fungsinya terkait penyelesaian RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Baidowi juga menegaskan, DPR selalu memperhatikan aspirasi publik. Pasalnya saat ini banyak bermunculan desakan agar pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda atau bahkan dibatalkan. Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan, keterlibatan publik telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ia mengatakan pihaknya tetap membuka saluran komunikasi, baik melalui surat maupun secara virtual.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (30/3), Ketua DPR Puan Maharani mengisyaratkan bakal melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Saat memberikan pidato pembukaan masa persidangan, Puan menyatakan DPR memiliki tugas konstitusional yang harus dilaksanakan. Tugas konstitusional itu adalah pembahasan dan penyelesaian 50 RUU yang sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. (rso)