Kastara.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak berkomentar mengenai polemik pelaksanaan Pilkada 2024, sebab saat ini fokus utamanya adalah penanganan pandemi Covid-19.
“Enggak (ada tanggapan soal pilkada), sekarang kita urusin Covid dulu,” ujar dia (3/2).
Diketahui, pelaksanaan pilkada serentak menjadi polemik seiring beredarnya draf revisi Undang-undang Pemilu. Dalam draf yang beredar, pelaksanaan pilkada dinormalisasi menjadi 2022 atau 2023.
Sejumlah fraksi di DPR terbelah mengenai ketentuan tersebut. Fraksi yang mendukung agar pilkada serentak 2024 tetap digelar di antaranya PDIP, PKB, dan Gerindra.
Sementara fraksi yang mendukung pilkada dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 di antaranya Nasdem dan Golkar.
Anies, yang masa kepemimpinannya di DKI berakhir pada 2022, merupakan salah satu kepala daerah yang bakal terdampak dengan ketentuan tersebut.
Jika pilkada serentak tetap digelar pada 2024, ia akan kehilangan panggung karena mengalami kekosongan masa jabatan setidaknya 2 tahun. Hal itu dinilai berdampak negatif bagi elektabilitas dan popularitasnya.
Sementara hasil sejumlah survei menempatkan Anies sebagai salah satu sosok potensial calon presiden.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2024 bakal melemahkan peluang Anies untuk maju dalam kontestasi pilpres.
“Ada jeda waktu dua tahun, Anies kosong jabatan. Dan itu sebuah kerugian besar bagi Anies. Di Indonesia ini, orang yang tak punya jabatan dan kekuasaan, cenderung akan ditinggalkan. Makanya jabatan itu akan dikejar oleh siapa pun,” tandasnya. (hop)