Ketua KPPD DKI Jakarta, Sutrasno mengatakan, Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 mencatatkan total aset senilai Rp 310,329 milliar. Hasil ini sudah melalui proses audit dari akuntan publik dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Jumlah ini meningkat senilai Rp 2,714 milliar dari 2022 sebesar Rp 307,615 milliar,” katanya.
Meski terjadi kenaikan total nilai aset, Sutrasno mengakui realisasi penyaluran pinjaman sebagai salah satu program usaha dari KPPD DKI tahun buku 2023 hanya mencapai Rp 96,4 milliar. Jumlah itu hanya sekitar 75 persen dari target senilai Rp 128,4 milliar.
Selain itu, Sutrasno juga mengaku masih ada tagihan tidak lancar senilai Rp 12,1 milliar. Akibatnya, hal itu akan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) yang diproyeksi bisa mencapai Rp 3,6 milliar.
Kemudian dari laporan struktur biaya, jelas Sutrisno, kebutuhan total mencapai sekitar Rp 32,794 milliar. Dari keseluruhan struktur biaya itu, sekitar 59 persen di antaranya dialokasikan untuk pelayanan anggota, seperti pengadaan voucher belanja untuk anggota hingga Rp 6,233 milliar, pendidikan anggota Rp 1,531 milliar dan pelatihan pensiun Rp 463,4 juta.
“Laporan sudah kami bagikan sejak sepekan sebelum RAT. Koperasi yang sehat itu memang laporannya harus mendapat persetujuan dari anggota,” tegasnya.
Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengapresiasi penyelenggaran RAT tepat waktu dan menyampaikan laporan kinerja yang sangat baik.
Sri yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina KPPD DKI, mengingatkan pengurus untuk meningkatkan jumlah anggota dan berinovasi mengembangkan program usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.
“Tadi kita membahas bagaimana pengembangan dengan inovasi berinventasi, karena cashflow-nya banyak. Tapi usahanya harus yang betul-betul kita kuasai, prospektif dan tidak gambling,” tandasnya. (hop)