Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Pencapaian opini WTP ini pertama kali berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2017.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, raihan WTP di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan prestasi luar biasa.
“Sejak tahun 2013 sampai 2016, Pemprov DKI hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya tentu merasa senang dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pak Anies dan jajaran atas keberhasilan raihan WTP lima kali berturut-turut, prestasi luar biasa,” ujarnya, Kamis (2/6).
Victor menjelaskan, raihan lima kali WTP ini menegaskan komitmen Anies untuk mewujudkan good governance and clean goverment.
“Komitmen ini berhasil Pak Anies eksekusi dengan baik. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil digerakkan, berkolaborasi menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan,” terangnya.
Menurutnya, Pemprov DKI sudah secara serius memperhatikan dan melaksanakan asistensi dan evaluasi dari BPK agar tidak ada penyimpangan pengelolaan atau penggunaan anggaran yang merugikan keuangan negara.
“BPK pasti memberikan catatan-catatan, ini penting ditindaklanjuti agar tidak ada temuan yang berulang,” ungkapnya.
Ia meminta agar Inspektorat maupun Irbanko atau Irbangkab bisa terus melakukan monitoring. Sehingga, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bisa terus dipertahankan.
“Pencatatan aset yang sebelumnya menjadi salah satu catatan BPK saya lihat berprogres dengan baik. Saya berharap bisa terus ditingkatkan melalui pengawasan dari Inspektorat,” bebernya.
Victor menambahkan, raihan lima kali WTP Pemprov DKI bisa menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
“Sebagai catatan penting dari saya, Jakarta ini mengelola APBD yang sangat besar, ini tentu lebih sulit,” ucapnya.
Ia berharap, ke depan penggunaan APBD bisa terus dioptimalkan mengatasi masalah-masalah klasik di Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Kita ingin pembangunan itu dirasakan betul manfaatnya oleh warga. Jakarta bisa semakin maju dan warganya semakin bahagia,” tandasnya. (hop)