Jamiluddin Ritonga: Negara Harus Lindungi Partai Demokrat

Kastara.ID, Jakarta – Para senior yang sudah dipecat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. KLB ini akan dihadiri 1200 peserta yang diperkirakan memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Demikian diungkapkan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada Kastara.ID, Jumat (5/3) pagi.

“Mencermati sepak terjang para senior itu, tentu sulit dipercaya dapat melaksanakan KLB dalam waktu singkat. Keraguan itu muncul mengingat ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk terselenggaranya KLB,” ungkap pria yang biasa disapa Jamil ini.

Menurutnya, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC yang disetujui oleh Majelis Partai.

“Para senior yang sudah dipecat itu dipastikan tidak dapat memenuhi persyaratan KLB. Sebab hampir semua DPD dan DPC sudah berikrar setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” papar penulis buku Perang Bush Memburu Osama ini.

Karena itu, lanjt Jamil, pelaksanaan KLB yang akan dilaksanakan di Sibolangit sudah dapat dipastikan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Jadi, kalau KLB tetap dapat digelar, maka dugaan adanya intervensi dari eksternal, khususnya yang memiliki kekuasaan tampaknya bukanlah isapan jempol,” ungkapnya.

Jamil juga melihat aroma intervensi itu semakin merebak dengan adanya pernyataan HM Darmizal MS bahwa Moeldoko akan menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pada KLB tersebut.

“Tentu aneh kalau KLB mengusung Moeldoko sebagai calon terkuat ketua umum. Sebab, hasil survei menunjukkan elektabilitas Moeldoko sangat rendah dan jauh dibawah AHY. Di sini jelas terjadi kontralogika dalam pelaksanaan KLB,” tandas pengajar Isu dan Krisis Manajemen ini.

Menurutnya, kalau Moeldoko jadi calon kuat ketua umum Partai Demokrat, tentu akan membuat masyarakat menduga intervensi kekuasaan nyata adanya. “Intervensi ini juga yang diduga membuat panitia dalam waktu singkat akan dapat mendatangkan 1200 peserta ke Sibolangit untuk menghadiri KLB,” ungkap Jamil.

Kalau praktik politik seperti itu tetap dibiarkan, maka partai politik akan kehilangan kemandiriannya. Partai politik yang tidak dikehendaki akan dengan mudah diintervensi dan dikuasai. Hal ini jelas akan membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Karena itu, Jamil sangat berharap negara harus hadir melindungi partai politik dari intervensi kekuasaan, khususnya petualang politik yang menghalalkan semua cara.

“Saatnya Presiden Jokowi menertibkan para petualang politik. Sebab kalau mereka ini dibiarkan, stabilitas politik nasional akan terganggu,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999.

Tidak menutup kemungkinan kader Partai Demokrat pendukung AHY akan marah besar bila negara membiarkan KLB tetap berlangsung. “Apalagi kalau pemerintah menyetujui ketua umum hasil KLB, gejolaknya akan membesar dan dalam jangka panjang. Ini tentu tidak dikehendaki mengingat bangsa ini butuh stabilitas untuk menangani Covid-19,” pungkasnya. (jie)