Kastara.ID, Jakarta — Diskursus tentang bantuan sosial (bansos) yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik termasuk kandidat capres/cawapres diharapkan tidak hanya berkutat di persoalan elektoral saja. Namun juga membahas hal yang lebih substantif yaitu terkait akurasi data dan percepatan pengintegrasian semua program bantuan sosial yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga. Kedua hal ini masih menjadi hambatan efektivitas bansos dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga aktivis sosial Fahira Idris mengungkapkan, program bansos atau transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin/rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu adalah kewajiban negara karena menjadi amanat konstitusi. Program yang bertujuan agar kebijakan menanggulangi kemiskinan bisa lebih terarah ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain yang utama adalah akurasi data para penerima manfaat dan pengintegrasian semua program bansos.
“Saya berharap para capres/cawapres memanfaatkan isu soal bansos yang sedang ramai ini untuk mencurahkan gagasannya tentang bagaimana agar penyaluran bansos ke depan lebih efektif menanggulangi kemiskinan. Harus kita akui persoalan akurasi data penerima manfaat dan program bansos yang masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga sehingga pengelolaannya kerap tumpang tindih serta tidak fokus, masih menjadi tantangan besar. Kedua tantangan ini menjadi persoalan krusial dan isu substantif yang seharusnya juga disinggung capres/cawapres,” ujar Fahira Idris di Jakarta (5/1).
Menurut Fahira Idris, tantangan akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi penerima manfaat memiliki kaitan erat dengan upaya pengintegrasian program bansos. Program bansos yang masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga tidak akan bisa diintegrasikan tanpa didukung perbaikan data dan perluasan penyaluran bansos secara non-tunai.
Tantangan lain yang juga perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana agar mekanisme atau metode penyaluran bantuan sosial lebih memudahkan penduduk miskin. Selain itu juga penting untuk memastikan bansos lebih adaptif merespons kebutuhan penduduk yang menjadi korban bencana, mengingat banyak wilayah Indonesia adalah rawan bencana.
Satu lagi hal yang cukup krusial terkait bansos ini, lanjut Fahira Idris, adalah perhatian khusus kepada penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin sebagai sasaran wajib yang harus menerima manfaat bansos.
“Tingkat partisipasi mereka dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan serta akses terhadap fasilitas dan layanan publik masih rendah. Situasi inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas dan lansia berisiko hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, harus dipastikan semuanya tersentuh bansos,” pungkas Fahira Idris yang juga Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. (dwi)