Kastara.ID, Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meminta jatah kursi menteri untuk kader PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) dipisah. Menurut Karding, meskipun NU dan PKB memiliki irisan yang sama namun sejatinya keduanya berbeda.
Kading menambahkan, sebagai organisasi, NU telah bekerja keras membantu memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hal itu menurut Kading menjadikan NU layak mendapat jatah menteri pada kabinet Jokowi jilid kedua.
Baik NU maupun PKB bekerja sendiri-sendiri dalam upaya pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Itulah sebabnya sudah selayaknya jatah menteri pun dibedakan. Karding menilai, jatah kursi untuk NU merupakan aspirasi yang disampaikan organisasi Islam terbesar itu.
Namun Karding menegaskan pihaknya hanya sekedar mengusulkan. Apakah usulannya diterima atau tidak, Karding menyerahkan semuanya kepada Jokowi. Pasalnya penentuan susunan kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.
Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin mengatakan, besar kemungkinan bakal ada kader NU yang masuk kabinet. Namun Rais Aam Syuriah Pengusur Besar NU (PBNU) ini menyebut hal itu baru sebatas usulan. Ma’ruf mengatakan, komposisi kabinet bakal diisi kader dari anggota partai koalisi.
Terkait jumlah dan komposisi kabinet, Ma’ruf mengaku belum mengetahui. Pasalnya hingga saat ini pembahasan masih belum sampai ke tahap tersebut. (rya)