Kastara.id, Jakarta – Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kehadiran partai politik (parpol) bertujuan untuk mengatur dan mengelola perbedaan dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat baik yang dikarenakan perbedaan pandangan ideologi, agama, etnis, budaya, maupun karena latar belakang ekonomi dan sosial. Lewat parpol, konflik yang merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah masyarakat mejemuk dikelola dengan cara-cara beradab. Itulah kenapa elit-elit parpol dituntut menumbuhkan pengertian kepada pendukungnya agar tidak merusak hubungan antarmasyarakat yang berbeda pandangan dengan cara-cara kekerasan.
“Jika politisi tidak bisa jaga lidahnya, negara bisa bahaya karena sikap dan pernyataan seorang politisi apalagi posisinya sebagai elit partai sangat berpotensi memantik konflik antarmasyarakat. Politisi itu mengajarkan pendukungkan bahwa konflik harus didialogkan agar jadi kompromi dan membuat perbedaan menjadi sikap saling menghormati. Bukan malah sebaliknya,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (8/8).
Pernyataan ini diberikan Fahira menanggapi, kontroversi pidato Ketua Fraksi yang juga Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat yang menuduh empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.
Fahira mengungkapkan, apa yang disampaikan Victor di hadapan masyarakat bukan hanya bertentangan dengan prinsip dasar dan fungsi kehadiran parpol, tetapi juga menunjukkan dirinya belum sepenuhnya memahami arti hadirnya seorang politisi di tengah-tengah masyarakat.
“Ini (fungsi partai sebagai pengelola konflik) adalah hal yang mendasar dalam proses pengkaderan di partai politik. Kalau yang mendasar saja tidak bisa diimplementasikan, bagaimana mau menjalankan fungsi-fungsi parpol yang lain yang lebih berat dan besar lagi,” kata Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Sebagai informasi, saat ini baik keempat partai politik (PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat) maupun organisasi binaannya sudah melaporkan Viktor Laiskodat ke pihak kepolisian atas pidatonya untuk diproses secara hukum.
“Saya mendukung persoalan ini diselesaikan secara beradab lewat jalur hukum dan tentunya juga harus diproses di MKD. Saya juga mengharapkan baik PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat mengimbau massanya terutama yang ada di akar rumput untuk tidak terprovokasi atas pidato yang tidak bertanggung jawab ini. Tunjukkan bahwa parpol benar-banar mampu mengelola konflik dengan cara-cara yang beradab,” kata Fahira. (npm)