Headline

Presiden Ingatkan Soal Klaster Pilkada

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengimbau, seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Waspadai, jangan sampai pesta lima tahunan tersebut menjadi klaster baru penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Klaster pilkada, hati-hati ini, agar ini selalu diingatkan. Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, tetapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati,” ujar Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).

Lakukan tindakan yang tegas, lanjut Presiden, bagi oknum yang melanggar protokol kesehatan dalam rangkaian penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini. Dalam aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah jelas termaktub mematuhi protokol kesehatan harus dilakukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

“Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada, karena itu jelas di PKPU-nya,” katanya.

Diketahui, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sudah mengatur ketentuan penyelenggaraan Pilkada serentak dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebab, pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi bagian dari aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

Kemudian, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai landasan hukum menindak setiap pihak yang melanggar protokol kesehatan. Aturan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pilkada.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap kedua aturan tersebut, pemerintah dapat memberikan teguran tertulis. Jika yang bersangkutan melanggar protokol kesehatan. Bagi bakal calon yang bukan dari pejawat pun seharusnya tidak boleh luput dari sanksi. (ant)

Leave a Comment

Recent Posts

Yuks, merapat ke NASGOR BABE Alfie di Kota Depok

Kastara.Id.Depok - NasGor Kambing, Sapi, Ayam dan NasGor Singapore (seafood),  Tongseng Kambing/Sapi  dan Sop Iga.…

Eko Patrio Layak Jadi Menteri Komunikasi dan Informatika

Kastara.ID, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan, Eko Patrio menjadi…

Supian Suri Menyanggupi Mengenai Kesiapannya Menjadi kader Partai Gerindra

Kastara.Id,Depok - Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Depok sudah sepakat untuk  membawa satu nama ke…

Partai NasDem Mendukung Imam Budi Hartono Maju Menjadi wali kota Depok

Kastara.Id,Depok - Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok memberikan sinyal koalisi jelang pemilihan kepala daerah…

Langkah Pemkot Depok Atasi Banjir di Jalan Bulak Barat Cipayung

Kastara.Id,Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat melakukan langkah-langkah mengatasi banjir di Jalan Bulak…

MUI Launching Buku Berjudul Wasathiyyah

Kastara.Id,Depok - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, Jawa Barat melaunching buku  Wasathiyyah yang artinya…